DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar dana sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13 triliun dialokasikan sebagian untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kebijakan ini bertujuan memperkuat pembiayaan pendidikan tinggi dan beasiswa, meski realisasinya diproyeksikan baru dapat dilakukan pada tahun depan .
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan dana hasil sitaan korupsi tersebut untuk masa depan pendidikan Indonesia .
“LPDP akan saya tambahkan, uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo seperti dikutip dari arahan dalam sidang kabinet .
Dana sebesar Rp13,225 triliun tersebut berasal dari proses penegakan hukum dalam perkara korupsi ekspor CPO dan turunannya yang ditangani Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa total kerugian negara dalam kasus ini sebenarnya mencapai Rp17,7 triliun, namun baru berhasil disita Rp13 triliun dari PT Wilmar Group, sementara PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Group meminta penundaan pembayaran .
Wacana ini mendapat dukungan dari sejumlah anggota parlemen. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif kebijakan alokasi dana sitaan korupsi untuk LPDP. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia unggul
“Salah satu target dan tujuan dari program pembangunan Presiden Prabowo adalah untuk membangun sumber daya manusia kita menjadi sumber daya manusia yang unggul, dan memang tidak bisa terlepas dari pendidikan,” ujar Eddy Soeparno .
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf juga menyatakan dukungannya, namun mengusulkan agar dana sitaan korupsi tidak hanya dialokasikan untuk pendidikan, tetapi juga untuk sektor kesehatan. Dede menekankan bahwa kedua sektor ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat .
“Saya sangat sepakat, saya setuju sekali apabila hasil uang korupsi itu jangan dibalikin lagi jadi urusan tambang. Tapi pendidikan dan kesehatan, itu yang paling attach dengan masyarakat,” tegas Dede Yusuf .
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons arahan presiden tersebut dengan menyatakan bahwa penambahan dana LPDP dari hasil sitaan korupsi kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun depan, mengingat APBN 2025 telah memasuki tahapan akhir .
“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” kata Purbaya, seraya menambahkan bahwa dirinya belum ada diskusi detail dengan presiden mengenai rencana ini .
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menilai kebutuhan tambahan dana untuk LPDP, mengingat dana yang dikelola lembaga tersebut saat ini masih cukup besar .
“LPDP kan uangnya masih banyak sekali. Kita lihat perlu berapa dia dari Rp 13 triliun itu,” ujarnya .
Sebelumnya diketahui bahwa kuota penerima beasiswa LPDP pada 2025 berkurang menjadi 4.000 orang dari sebelumnya 8.592 orang pada tahun 2024 . Kebijakan penambahan dana ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia.
Data yang diungkapkan Dede Yusuf menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar masyarakat Indonesia untuk kuliah masih berada di level 10 persen, yang artinya hanya 10 persen dari jumlah usia mahasiswa yang bisa mengakses pendidikan tinggi .
“Kalau ini bisa kita dorong, angka lama sekolah ataupun angka partisipasi kasarnya meningkat, berarti harus lebih banyak beasiswa dong. Lebih banyak lagi pembiayaan-pembiayaan daripada pemerintah, dari negara kepada kampus-kampusnya,” harap Dede Yusuf .
Kebijakan alokasi dana sitaan korupsi untuk pendidikan ini diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.