Dek Fadh Minta Pusat Serahkan Kewenangan Pelabuhan Krueng Geukueh ke Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sejumlah aset strategis, khususnya Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe.

Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah saat memberikan sambutan dalam kegiatan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh masa bakti 2026�“2031 yang digelar di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (31/3/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang dikenal sebagai Gus Muhaimin.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh memiliki potensi besar untuk kembali bangkit sebagai pusat ekonomi dan energi di kawasan barat Indonesia, terutama melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

“Saya ingin menyampaikan kepada Pak Menko, berikan kewenangan kepada kami. Pertama tentang Pelabuhan Sabang, dan yang kedua tentang Krueng Geukueh,” ujar Fadhlullah.

Menurutnya, kawasan Krueng Geukueh memiliki lahan sangat luas yang dapat dikembangkan untuk kepentingan industri dan logistik. Namun hingga kini potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan karena pengelolaannya berada di bawah lembaga pusat.

“Krueng Geukueh itu masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus. Kami punya lahan sekitar 1.600 hektare, tapi lahan itu tidak bisa difungsikan secara maksimal karena pelabuhan dan seluruh kawasan tersebut dikelola oleh LMAN,” katanya.

LMAN atau Lembaga Manajemen Aset Negara saat ini mengelola aset eks kilang gas milik PT Arun NGL yang berada di Lhokseumawe. Total aset yang dikelola mencapai sekitar 1.674 hektare dan kini menjadi bagian dari kawasan strategis nasional KEK Arun Lhokseumawe.

Aset tersebut sebelumnya berada di bawah pengelolaan Pertamina sebelum kemudian dialihkan ke LMAN untuk diinventarisasi dan dioptimalkan pemanfaatannya.

Di kawasan itu terdapat berbagai fasilitas industri dan infrastruktur penunjang, termasuk pelabuhan yang selama ini menjadi jalur penting bagi aktivitas logistik dan ekspor.

Fadhlullah menilai, jika kewenangan pengelolaan diberikan kepada Pemerintah Aceh, maka pelabuhan dan kawasan industri di Krueng Geukueh dapat segera dihidupkan kembali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berikan kepada kami, insya Allah kami akan hidupkan pelabuhan itu. Aceh punya kemampuan dan komitmen untuk mengelola potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Lhokseumawe pernah menjadi salah satu kota paling maju di Indonesia pada masa kejayaan industri gas alam di era 1980�“1990-an.

“Sekitar 30 tahun lalu, Lhokseumawe pernah disebut sebagai kota petrodolar. Orang datang ke sana bahkan sampai lupa dengan uang rupiah, mereka lebih mengenal dolar,” ungkapnya.

Menurut Fadhlullah, selama puluhan tahun produksi gas dari Arun memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Bahkan, sekitar 15 persen dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat itu berasal dari sektor migas di kawasan tersebut.

“Selama 32 tahun Lhokseumawe menjadi penyumbang besar bagi negara. Sekitar 15 persen APBN berasal dari hasil migas Arun yang disumbangkan ke pusat,” katanya.

Kini, potensi energi di wilayah Aceh kembali menunjukkan harapan baru setelah ditemukannya cadangan gas besar di Blok Andaman oleh perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy.

Penemuan ini, menurut Fadhlullah, bisa menjadi momentum kebangkitan kembali sektor energi Aceh yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Alhamdulillah sekarang ditemukan lagi cadangan migas yang bahkan disebut tiga kali lipat lebih besar dari Arun, yaitu di Blok Andaman,” ujarnya.

Di sisi lain, Fadhlullah juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh, terutama pasca bencana yang beberapa kali melanda wilayah tersebut. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan dan pemulihan Aceh.

“Alhamdulillah, di kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto kita melihat komitmen beliau kepada Aceh. Pasca bencana di Aceh, beliau sudah tujuh kali datang ke Aceh. Itu menunjukkan komitmen seorang presiden melihat rakyatnya yang sedang mengalami musibah,” kata Fadhlullah. [nh]