DIALEKSIS.COM | Bireuen - Bupati Bireuen, Mukhlis ST, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawal arah pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pemulihan dan pembangunan pascabencana. Hal ini disampaikannya dalam wawancara eksklusif bersama Dialeksis, Jumat (20/3/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Mukhlis menekankan bahwa pembangunan daerah tidak lagi bisa berjalan secara top-down, melainkan harus melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk organisasi sipil, akademisi, hingga kelompok pemuda.
“Ke depan, kita ingin pembangunan di Bireuen ini benar-benar berbasis partisipasi. Masyarakat sipil harus ikut mengambil peran, bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai bagian dari solusi,” ujar Mukhlis kepada Dialeksis.
Ia menjelaskan, pengalaman daerah dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana dan keterbatasan infrastruktur, menjadi momentum untuk membangun sistem pembangunan yang lebih tangguh dan inklusif.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan yang jujur dan konstruktif agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami tidak anti kritik. Justru kami membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa menyampaikan saran, bahkan koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Itu penting untuk memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Mukhlis juga secara khusus mengajak organisasi masyarakat sipil di Bireuen untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam agenda pemulihan pascabencana dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil akan mempercepat proses pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hasilnya.
“Kalau kita bergerak bersama, dampaknya akan jauh lebih besar. Pemerintah punya program, masyarakat punya energi dan ide. Ini harus disatukan,” tegasnya.
Selain itu, Mukhlis turut menyoroti peran media sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Ia berharap insan pers dapat terus menjaga profesionalisme dan independensi dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Media itu jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap informasi yang disampaikan tetap berimbang, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam wawancara tersebut, Mukhlis juga mengakui bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam dinamika kepemimpinan. Namun, ia menegaskan bahwa kritik yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Semua kritik kami terima sebagai bagian dari proses. Yang penting tujuannya jelas, untuk perbaikan dan kemajuan daerah,” tambahnya.
Ia memastikan, Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
Mukhlis berharap, dengan terbangunnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media, Bireuen mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Pembangunan ini tanggung jawab bersama. Kalau kita solid, saya yakin Bireuen bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik,” pungkasnya. [arn]