BPKP: Mutu Pendidikan Aceh Masih Rendah, Kompetensi Kadisdik Dipertanyakan
Font: Ukuran: - +
pemerhati kebijakan publik, Dr. Usman Lamreung, M.Si. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh mengungkap potret buram pendidikan di Provinsi Aceh. Hasil audit BPKP tahun 2024 menunjukkan akuntabilitas peningkatan mutu pendidikan di wilayah ujung barat Indonesia ini masih jauh dari optimal.
Temuan BPKP menyoroti kesenjangan penerapan Kurikulum Merdeka di jenjang pendidikan menengah. Dari 542 SMA di Aceh, hanya 146 sekolah atau 26,98 persen yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara penuh. Kondisi berbeda terlihat di tingkat SMK, di mana 209 dari 222 sekolah (94,14 persen) telah mengimplementasikan kurikulum tersebut.
"Pemerintah Aceh sebenarnya telah menyusun intervensi berupa workshop pengembangan kurikulum untuk SMA dan SMK," ujar pemerhati kebijakan publik, Dr. Usman Lamreung, M.Si., kepada Dialeksis, Jumat (27/9/2024). Namun, ia menilai upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.
Usman mengingatkan bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam implementasi Kurikulum Merdeka. "Sayangnya, Pemerintah Aceh belum optimal dalam mengimplementasikan upaya pemenuhan kualifikasi dan sertifikasi guru," tambahnya.
BPKP juga mencatat beberapa kelemahan lain, termasuk belum optimalnya intervensi pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi guru. Hal ini berdampak pada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang belum mencapai target.
"Yang mengejutkan, dari 22 kegiatan dengan anggaran Rp 282,26 miliar, implementasinya tidak tepat sasaran untuk menyelesaikan isu kewilayahan di Aceh," ungkap Usman.
Kondisi ini, menurut Usman, bermuara pada rendahnya kemampuan belajar siswa, kompetensi guru yang belum memadai, serta peran sekolah yang belum optimal dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
Mengakhiri wawancara, Usman melontarkan pertanyaan kritis, "Apakah Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, paham cara mengelola bidang pendidikan?"