Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / Pemerintahan / BNPB Verifikasi 26 Ribu Rumah Terdampak Bencana di Bireuen, Turunkan 200 Petugas

BNPB Verifikasi 26 Ribu Rumah Terdampak Bencana di Bireuen, Turunkan 200 Petugas

Jum`at, 23 Januari 2026 08:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : MRD

Ruko yang ambruk ke sungai karena bencana banjir di Desa Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Bireuen. [Foto: Dialeksis /Murdeli]


DIALEKSIS.COM | Bireuen - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan verifikasi 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Bireuen. Untuk mempercepat proses verifikasi, BNPB menugaskan 200 orang verifikator yang saat ini sedang bekerja di lapangan.

Plt Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, Kamis (22/1/2026) menjelaskan tim verifikasi rumah terdampak bencana di Bireuen sudah bekerja dua hari, sesuai jadwal ditetapkan, tim.bekerja satu minggu. Sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis pada Senin (19/1/2026).

“Setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi, mereka bertugas memverifikasi data rumah yang hilang/rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Setelah verifikasi, akan dilakukan uji publik. Data daftar rumah-rumah tersebut akan diumumkan di desa masing-masing," jelas Doli.

Doli melanjutkan, setelah proses uji publik selesai, maka dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Untuk rumah hilang/rusak berat yang oleh pemiliknya memilih hunian tetap (huntap) mandiri, pembangunannya akan dilakukan oleh BNPB. Soal kapan dimulai, prosesnya akan dilanjutkan pada awal Februari 2026.

Sementara di tempat terpisah Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli, S.T., M.S.M. mengatakan pihaknya sudah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Adapun jumlah huntap terpusat berjumlah 48 unit, seluruhnya berada di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli. Dari 48 unit huntap terpusat tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak, dan 17 Unit di Dusun Alue Keumiki.

“Kementerian PKP hanya membangun huntap yang terkonsentrasi pada satu titik. Membangun hunian tetap seperti komplek. Berada di satu titik dalam jumlah tertentu,” kata Fadli yang berharap, Kementerian PKP juga membangun huntap mandiri di desa terdampak, seperti yang dilakukan BNPB. [mur]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI