Bekerjasama dengan UTU, Ombudsman Gelar Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot
Font: Ukuran: - +
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, SE Ak, MPA menyampaikan, kegiatan PVL OTS dibuka langsung oleh Rektor UTU Prof. Dr. Drs. Ishak Hasan M Si berlangsung di Auditorium UTU, Rabu (27/3/2024). [Foto: dok. Ombudsman]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Ombudsman RI Perwakilan Aceh menggelar kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) yang bekerja sama dengan Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Aceh Barat, Rabu (27/3/2024).
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, SE Ak, MPA menyampaikan, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rektor UTU Prof. Dr. Drs. Ishak Hasan M Si berlangsung di Auditorium UTU. Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, dosen, serta sekitar seratus limapuluh mahasiswa dari berbagai prodi di UTU.
“Kegiatan PVL OTS di UTU merupakan satu dari tujuh Program PVL OTS luar kota, yang akan dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh tahun 2024. Minggu lalu, kegiatan yang sama berlangsung di salah satu Puskesmas di Lamno, Aceh Jaya,” ungkapnya.
Dian menjelaskan, selain membuka meja penerimaan laporan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh Barat, pada kesempatan yang sama Ombudsman juga menyampaikan kuliah tamu, yang dimoderatori langsung oleh Dr. Afrizal Tjoetra, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik.
Dian Rubianty menyampaikan materi terkait upaya memperkuat sinergitas Ombudsman dengan civitas akademika UTU untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di Aceh Barat.
“Penyelenggaraan pelayanan publik perlu kita awasi bersama,” ujar Dian menjelaskan pentingnya peran pengawasan tidak saja oleh Lembaga Negara Pengawas seperti Ombudsman, tapi juga oleh masyarakat penerima layanan.
“Data kami menunjukkan bahwa layanan Ombudsman belum optimal diakses masyarakat di pantai barat dan selatan Aceh,” tambahnya.
Dian memaparkan, berdasarkan daerah asal pelapor, akses terhadap layanan pengaduan masyarakat ke Ombudsman dari wilayah Pantai barat dan Selatan Aceh masih perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu Dian berharap, dengan penyelenggaraan PVL OTS di UTU, Ombudsman dapat menggandeng mahasiswa, yang merupakan agen penggerak perubahan, untuk menjadi bagian dari Program Rakan Ombudsman.
“Adik-adik mahasiswa di UTU berasal dari berbagai daerah. Tentu partisipasi mereka mengawal penyelenggaraan layanan publik akan berdampak signifikan pada upaya peningkatan layanan,” kata Dian.
Dalam kegiatan ini, Dian didampingi langsung oleh Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan serta Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan.
“Kami senang sekali, adik-adik mahasiswa antusias menjadi bagian dari Rakan Ombudsman Aceh,” ungkapnya.
Selain itu, Dian juga menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan Rektor dan jajaran pimpinan di UTU untuk memenuhi standar pelayanan publik. “Ada Unit Layanan Terpadu (ULP) dan sudah ada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di UTU yang aktif berkegiatan,” kata Dian.
“Kami berharap kerja sama dengan civitas akademika di UTU akan berlanjut ke berbagai program lainnya, seperti magang, penelitian dan pembentukan Rakan Ombudsman,” pungkas Dian.
Sementara itu, Rektor UTU Prof. Dr. Drs. Ishak Hasan M.Si menyampaikan tekad bersama menjadikan UTU sebagai center of excellent (pusat keunggulan). Tekad civitas akademika UTU tercermin mulai dari desain bangunan dan ruang, program studi yang tersedia, juga berbagai upaya peningkatan mutu termasuk dalam penyelenggaraan layanan.
"Kami ingin UTU menjadi center of excellent, karena itu kami senang Ombudsman hadir di UTU.” ujar Ishak Hasan.
Ia juga menjelaskan UTU terus mengembangkan diri dengan menambahkan program studi yang dibutuhkan masyarakat.
“Tahun lalu, kita membuka dua program studi pertama di Sumatera, yaitu Prodi Bisnis Digital dan Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” ungkapnya.
Ishak Hasan menyampaikan, melalui pembukaan kedua prodi ini, tidak saja menambah akses terhadap layanan pendidikan namun juga mampu menjadi pusat pengembangan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan daerah. [*]