Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin menerima penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award yang dirangkai dengan pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi oleh Presiden RI Joko Widodo, Jumat (14/6/2024). [Foto: Prokopim BNA]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kota Banda Aceh dinobatkan sebagai salah satu kabupaten/kota yang berhasil mengendalikan laju inflasi di Indonesia. Bersama Batam dan Pekanbaru, Banda Aceh masuk tiga besar daerah berkinerja terbaik pengendalian inflasi untuk wilayah Sumatra.

Atas pencapaian tersebut, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin diundang langsung ke Istana Negara, Jakarta, untuk menghadiri acara penyerahan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award yang dirangkai dengan pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi oleh Presiden RI Joko Widodo, Jumat (14/6/2024).

Salah satu program unggulan Pemko Banda Aceh dalam mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditi cabai adalah “Dunia Aceh”: Digitalisasi Usaha Petani Cabai dan Aksi Cepat Ekstensifikasi Hilirisasi Cabai). Kenapa Cabai? Karena memiliki elastisitas harga yang rendah, bumbu utama masakan Aceh yang membuatnya sulit tergantikan.

Selain itu, Kota Banda Aceh juga bukan daerah sentra produksi. Hampir 90 persen kebutuhan pangan di kota ini disuplai dari luar daerah, sehingga sangat bergantung dengan daerah lain dan rentan terhadap perubahan harga yang drastis.

“Untuk itu, dalam rangka menjaga pasokan dan kebutuhan konsumsi cabai serta mendorong hilirisasi dan digitalisasi, Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan berbagai stakeholder mengimplementasikan program Dunia Aceh untuk menciptakan ekosistem hilirisasi dan digitalisasi petani cabai,” ujar Pj Wali Kota Amiruddin di Istana Negara.

Menurutnya, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden, yaitu memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

Adapun tahapan yang telah dilakukan Pemko Banda Aceh, antara lain pengembangan ekosistem hilirisasi pertanian mulai dari produksi cabai di petani lahan dan urban farming, hingga penjualan ke konsumen dalam bentuk cabai ataupun produk olahan sambal yang memanfaatkan asam sunti khas Aceh sebagai pengawet alami.

Selain itu, pihaknya melakukan digitalisasi sisi hulu dan digitalisasi hilir. Sementara untuk menciptakan kepastian harga antara petani dan UMKM offtaker, juga dibuat mekanisme kontrak harga sehingga petani dapat fokus dalam berproduksi.

Program ini juga terdiri dari capacity building budidaya cabai menggunakan teknik Proliga, integrated farming, asap cair, dan studi banding ke Kelompok Juli Tani di Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan produktivitas petani dan menurunkan biaya produksi di tengah mahalnya pupuk kimiawi.

“Untuk memudahkan keberlanjutan, kelompok tani juga dibuatkan SOP budidaya dari tim teknis pertanian yang berasal dari akademisi dan penyuluh berdasarkan riset dan uji coba dengan mempertimbangkan cuaca dan kondisi lahan di Banda Aceh untuk Cabai Merah Besar Cabai Rawit Hijau,” ujar Amiruddin.

Adapaun dampak langsung bagi masyarakat, yakni keterjangkauan harga cabai, di mana sepanjang 2023 harga cabai merah terjaga pada rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) di kisaran Rp35.000-Rp55.000/Kg.

Pada akhir 2023 pun tercatat mengalami penurunan yang signifikan dari harga Rp66.500/Kg pada November menjadi Rp30.000/Kg pada Desember 2023 (Sumber: SP2KP Kemendag).

Dampak berikutnya, inflasi cabai terjaga sepanjang 2023 dan berpengaruh terhadap realisasi inflasi IHK Kota Banda Aceh yang tercatat 1,53 persen (yoy) lebih rendah dari 6 persen di 2022. “Kemudian tersedianya pasokan cabai dan produk turunannya seperti: saos sambal, bubuk cabai, pasta cabai di pasaran dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Untuk dampak jangka panjang, Amiruddin berharap program ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara langsung kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan perkarangan sebagai media tanam, sehingga membentuk perilaku produktif dalam rangka ketahanan pangan mandiri.

Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan pusat atas arahan terkait upaya pengendalian inflasi. 

“Terima kasih juga kepada forkopimda dan segenap stakeholder terkait yang selama ini telah bahu-membahu bersama Pemko Banda Aceh dalam mengendalikan laju inflasi demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya. [*]