Muttaqin, S.T., M.Cs., ahli teknologi informasi dan dosen Teknik Komputer Universitas Sains Cut Nyak Dhien. Foto: Doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Langsa - Kebocoran keamanan digital mengguncang dunia literasi Indonesia setelah aplikasi iPusnas milik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dilaporkan diretas oleh pihak tak dikenal. Insiden ini pertama kali diungkapkan oleh pengguna Threads @edwinreadbooks4, yang menemukan pesan pop-up bertuliskan "Hacked by Rissec1337" saat mencoba masuk ke aplikasi pada Kamis (27/6).
"Asli, beneran kaget pas login di iPusnas, kok gini? Awalnya mikir, ini karena akunku atau aplikasinya?" tulis akun tersebut, seperti dikutip Dialeksis. Kejadian ini memantik kekhawatiran publik, terutama terkait keamanan data pengguna dan kerentanan sistem aplikasi milik pemerintah.
Merespons insiden ini, Muttaqin, S.T., M.Cs., ahli teknologi informasi dan dosen Teknik Komputer Universitas Sains Cut Nyak Dhien, memberikan analisis mendalam. Berikut poin kritis yang ia soroti:
Muttaqin menilai peretasan mengungkap lemahnya proteksi dasar seperti enkripsi end-to-end dan autentikasi multi-faktor. "Pesan hacker yang muncul bahkan memuat muatan politik, menunjukkan lapisan keamanan aplikasi gagal total," ujarnya.
Ia merekomendasikan penerapan framework OWASP Top 10 dan arsitektur zero-trust untuk membatasi akses.
Kurangnya penetration testing dan audit rutin dinilai sebagai pemicu utama. "Institusi pemerintah sering menganggap keamanan siber sebagai biaya, bukan investasi," tegasnya. Solusinya, kolaborasi dengan ethical hacker melalui program bug bounty dan integrasi DevSecOps dalam pengembangan aplikasi.
Hingga berita ini diturunkan, Perpusnas belum mengeluarkan pernyataan resmi. Muttaqin menyayangkan lambatnya respons. "Tim CSIRT khusus untuk instansi pemerintah harus segera dibentuk agar krisis bisa ditangani secara real-time," paparnya.
Pesan peretas tentang korupsi dan ketimpangan sosial, menurut Muttaqin, mencerminkan kegagalan tata kelola TI pemerintah. Ia mendorong integrasi sistem blockchain untuk pelaporan anggaran yang transparan.
"Kampus harus terlibat aktif dalam riset keamanan siber," serunya. Ia mengusulkan kerja sama BSSN dengan universitas untuk program magang dan cyber range simulasi serangan siber.
Muttaqin menegaskan, insiden ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi cerminan krisis multidimensi: anggaran TI yang minim, budaya keamanan digital yang lemah, dan kebijakan perlindungan data yang belum matang.
"Kita perlu mengubah pola pikir dari reaktif menjadi proaktif," tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendesak pembentukan National Digital Security Task Force yang melibatkan akademisi, praktisi, dan komunitas TI. Sertifikasi keamanan seperti ISO/IEC 27001 untuk instansi pemerintah dan integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan juga dinilai mendesak.
“Peretasan iPusnas menjadi alarm bagi seluruh instansi pemerintah: keamanan siber tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Di era serba digital, ketangguhan sistem informasi adalah garda terdepan melindungi kedaulatan data dan kepercayaan publik. Tindakan cepat dan kolaborasi multidisiplin menjadi kunci agar insiden serupa tidak terulang,” tutupnya.
Sebelumnya
