Ilustrasi lembaga pemerintah pusat. Foto: Freepik

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gaduh pemangkasan anggaran sampai ke daerah, termasuk Aceh. APBA 2025 yang sudah disahkan jauh hari, belum lagi selesai disingkronisasi sesuai hasil evaluasi Kemendagri, datang pula Intruksi Presiden RI terkait efisiensi APBN dan APBD. 

Ternyata, kebijakan efisiensi anggaran terkesan pilih kasih. Pasalnya, ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh tanpa ada pemotongan di tahun 2025:

Dilansir dari berbagai media, kementerian dan lembaga negara itu adalah Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Gizi Nasional. 

Berikutnya, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Juga Komisi Pemberantasan Korupsi,, Bendahara Umum Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan (PPATK). 

Paling mencolok adalah anggaran Kementerian Pertahanan Rp 166 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan anggaran pertahanan pada tahun 2024 yang sebesar Rp 139,27 triliun. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

Inpres 1/2025 tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur. Oleh karena itu, terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang mengalami pemotongan anggaran, juga daerah-daerah. []