Muttaqin, S.T., M.Cs, ahli Informasi dan Teknologi sekaligus dosen Teknik Komputer di Universitas Sains Cut Nyak Dhien. Foto; doc Dialeksis.

DIALEKSIS.COM | Langsa - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), memimpin pertemuan penting pada Selasa (25/2) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh. Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Agenda utama pertemuan adalah penguatan tata kelola data melalui penerapan Satu Data Aceh, sebuah kebijakan strategis yang bertujuan menghadirkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Satu Data Aceh merupakan bagian dari inisiatif nasional Satu Data Indonesia, yang diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan Aceh agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan integrasi data antar instansi, pemerintah daerah dapat lebih mudah merancang dan mengeksekusi program pembangunan yang efisien serta berbasis data.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Plt. Sekda Aceh, Al Hudri, para asisten Sekda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, sejumlah kepala SKPA, serta tim SKALA. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Merespons inisiatif tersebut, Muttaqin, S.T., M.Cs, ahli Informasi dan Teknologi sekaligus dosen Teknik Komputer di Universitas Sains Cut Nyak Dhien, mengemukakan sejumlah ide strategis guna mencapai output optimal Satu Data Aceh. Beliau menyoroti beberapa poin kunci, antara lain:

1. Percepatan Integrasi Sistem: Instruksi tegas dari Wagub Aceh untuk segera menyelesaikan integrasi sistem guna menciptakan standarisasi data pemerintah yang terpusat.
2. Validasi Data Terkontrol: Pentingnya mekanisme kontrol terpusat untuk memastikan validitas data serta mengurangi risiko inkompatibilitas dan kesalahan input.
3. Integrasi Akses Informasi secara Holistik: Penyatuan akses data lintas instansi untuk menghilangkan silo data serta mendukung pertukaran informasi real-time berbasis cloud computing.
4. Tata Kelola Data yang Akuntabel: Pengelolaan data yang mengedepankan transparansi dan profesionalisme, dengan dukungan teknologi AI/ML serta penerapan sistem keamanan seperti blockchain.

Muttaqin juga menyinggung manfaat strategis penerapan Satu Data Aceh untuk pembangunan daerah, antara lain peningkatan efisiensi anggaran, penguatan e-government, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan berbasis data. 

Ia mengidentifikasi sejumlah tantangan implementasi, seperti kebutuhan infrastruktur TI yang merata, peningkatan SDM di bidang data science, dan penerapan kerangka kerja cybersecurity yang memadai.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya kolaborasi dengan stakeholder TI, yakni kerja sama dengan akademisi, praktisi TI, dan perusahaan teknologi untuk menyusun arsitektur sistem yang scalable serta sesuai standar SNI/ISO. Selain itu, integrasi dengan sistem nasional juga diperlukan, yaitu sinkronisasi Satu Data Aceh dengan platform nasional Satu Data Indonesia guna memastikan interoperabilitas antara pusat dan daerah.

Muttaqin mengapresiasi langkah Wagub Aceh dalam mempercepat implementasi Satu Data Aceh. “Dengan Satu Data Aceh, kami ingin membangun ekosistem digital yang tertib, cepat, dan andal sebagai fondasi transformasi menuju Aceh Hebat,” ujarnya.

Menurut beliau, langkah-langkah tersebut merupakan fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola data yang lebih baik dan mendukung transformasi digital di Aceh. Implementasi sistem ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memperkuat pelayanan publik melalui pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. 

“Dengan Satu Data Aceh, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terukur dan mendukung visi transformasi menuju Aceh Hebat,” pungkasnya.