DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum dan Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesediaannya untuk membantu sepenuhnya proses perubahan Undang - Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang diajukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam acara konsolidasi dan silaturahmi bersama pengurus DPW, DPC, serta kader Partai Bulan Bintang (PBB) se - Aceh, yang digelar di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Selasa, 9 Juli 2025.
“Benar, Mualem (Muzakir Manaf) telah mengutus Wakil Gubernur Aceh untuk bertemu saya dan membahas revisi UUPA. Proses ini sudah diajukan ke DPR RI, dan karena harmonisasi undang - undang akan melibatkan kementerian yang saya pimpin, maka saya siap memberikan dukungan penuh,” ujar Yusril.
Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PBB, Yusril menegaskan bahwa dirinya menaruh perhatian besar terhadap berbagai isu strategis di Aceh.
Ia menyebutkan, selain revisi UUPA, dirinya juga mengikuti perkembangan polemik status tanah Blang Padang yang tengah disurati oleh Mualem kepada Presiden, serta isu pengelolaan empat pulau yang kini telah selesai ditangani.
“Prinsipnya, saya akan terus memberikan masukan positif kepada Presiden untuk mendukung kemajuan Aceh ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PBB Aceh, Zulmahdi Hasan, menyampaikan bahwa kehadiran Prof. Yusril di Aceh juga dalam rangka meresmikan Monumen Memorial Living Park eks Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie. Di sela-sela agenda padat tersebut, Yusril masih menyempatkan diri untuk bersilaturahmi bersama seluruh kader PBB Aceh.
“Ini menjadi momentum penting bagi kader PBB di Aceh untuk kembali menguatkan semangat perjuangan politik yang berpihak kepada rakyat,” ungkap Zulmahdi.
Sebelumnya