Wakil Rektor I Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU. Foto: Nora/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Rektor I Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU, menilai kehadiran Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana DPR RI sebagai langkah konkret pemerintah pusat dalam merespons banjir dan longsor di Aceh. Satgas tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
Agussabti menyebut pembentukan satgas menunjukkan keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap warga terdampak.
“Satgas ini bukan sekadar seremoni. Ia menandakan tanggung jawab negara hadir di tengah masyarakat yang mengalami bencana,” kata Agussabti saat dikonfirmasi Dialeksis, Minggu 11 Januari 2026.
Menurut dia, respons cepat diperlukan bukan hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga untuk pemulihan pascabencana.
Agussabti menilai keberadaan satgas membuka ruang koordinasi lintas-lembaga yang lebih terarah. Ia menekankan pentingnya langkah yang sistematis, terukur, dan berbasis data.
Agussabti mengajukan sejumlah masukan yang ia sebut konstruktif dan solutif. Pertama, pemetaan kebutuhan secara cepat dan transparan, mencakup kerusakan infrastruktur, pengungsian, hingga kebutuhan logistik. Kedua, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar distribusi bantuan tidak tumpang-tindih. Ketiga, menerapkan pendekatan berbasis masyarakat agar program pemulihan sesuai dengan kondisi lokal.
Ia juga mendorong pemanfaatan kajian ilmiah untuk rekonstruksi wilayah terdampak. “Data hidrologi, geoteknik, dan tata ruang harus menjadi rujukan. Pemulihan jangan hanya membangun kembali, tetapi sekaligus menurunkan risiko bencana di masa depan,” ujarnya.
Universitas Syiah Kuala, kata Agussabti, siap terlibat melalui riset, tenaga ahli, dan program pengabdian masyarakat. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prasyarat utama.
“Laporan berkala dan keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik,” ucapnya.
Sebagai ahli pertanian, Agussabti yang juga tergabung dalam Perhimpunan Ahli Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) menekankan pentingnya penyusunan tata kelola ketahanan pangan yang komprehensif dan berkelanjutan pascabencana banjir dan longsor.
Menurutnya, kerusakan sektor pertanian di Aceh akibat bencana tersebut tergolong parah dan membutuhkan langkah penanganan yang terencana, konkret, serta berbasis data lapangan.
Ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan pemetaan kerusakan lahan, infrastruktur irigasi, dan sarana produksi pertanian, sekaligus menyiapkan skema pemulihan bagi petani terdampak.
Selain bantuan jangka pendek, Agussabti menilai perlu adanya strategi jangka menengah dan panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, termasuk perbaikan sistem produksi, diversifikasi komoditas, serta mitigasi risiko bencana agar kejadian serupa tidak kembali melumpuhkan sektor pertanian Aceh di masa mendatang.
Agussabti yang juga selaku ketua HA IPB 2025 - 2029 menutup pernyataan dengan menilai langkah pemerintah pusat melalui satgas DPR RI sebagai sinyal positif.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja cepat namun terencana, dan keberpihakan pada korban. Dengan itu, Aceh bukan hanya pulih, tetapi bangkit lebih tangguh,” katanya
Sebelumnya
