DLHK Aceh Alokasikan Rp1,8 Miliar untuk Pembelian Sepatu Dinas, Aktivis: Perlu Rasional

TM Zulfikar, Dosen Tetap Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah sekaligus mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menganggarkan dana lebih dari Rp1,8 miliar untuk pengadaan sepatu dinas bagi pegawai. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua jenis sepatu, yakni bagian dari Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Informasi ini terungkap melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup LKPP) Aceh yang dikutip pada Jumat (4/4/2025).

Berdasarkan data Sirup LKPP, pengadaan sepatu PDH dengan tipe TNI tercatat di bawah kode RUP 55229493. Pagu anggaran untuk pembelian ini mencapai Rp828.931.905, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh 2025. Sementara itu, sepatu PDL yang akan dibeli adalah model Delta Tactical Boots 8 Inch dengan spesifikasi Cordura, dianggarkan senilai Rp1.023.975.000 melalui tender berkode RUP 55233173.

Terkait hal itu, direspon TM Zulfikar, Dosen Tetap Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah sekaligus mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, menanggapi rencana ini. Menurutnya, pembelian sepatu dinas perlu dilihat secara rasional.

"Meski nominalnya masih mungkin disesuaikan dengan harga terkini, anggaran ini tidak serta merta dianggap tidak perlu. Jika sepatu dipakai untuk kebutuhan operasional pengamanan hutan oleh Polisi Hutan (Polhut) atau petugas pengamanan lainnya, hal itu sah-sah saja," ujarnya kepada Dialeksis.com (06/05/2025).

Zulfikar mengingatkan pentingnya memastikan urgensi pengadaan. "Perlu dicek kapan terakhir kali mereka menerima sepatu dinas. Jangan-jangan sudah 3 atau 5 tahun lalu. Jika memang diperlukan untuk mendukung kinerja lapangan, tidak ada salahnya. Namun, harganya harus wajar dan transparan, tanpa mark-up," tegasnya.

Ia menekankan bahwa dukungan terhadap aparatur lingkungan hidup harus diimbangi dengan pengawasan ketat. "Kami mendukung profesionalisme petugas pengamanan hutan. Fasilitas memadai diharapkan bisa meningkatkan kinerja mereka, asalkan anggaran digunakan tepat guna," tambah Zulfikar.

DLHK Aceh hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait spesifikasi teknis dan alasan pemilihan tipe sepatu tersebut, walaupun sudah dikirimkan whatsapp melalui Sekertaris Dinas Dedek Hadi I, S.Hut, M.Si. Masyarakat sipil dan pengawas anggaran diharapkan terus memantau proses tender untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana publik.