Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Ratnalia Indriasari. [Foto: dok Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Ratnalia Indriasari meminta Menteri Dalam Negeri untuk melanjutkan kepemimpinan Alhudri sebagai Pj Bupati Gayo Lues.

Menurut Ratnalia, kepemimpinan Pj Bupati Gayo Lues itu dapat dikatakan salah satu yang terbaik saat ini di Aceh. Hal itu dapat dilihat dari pencapaian selama ia memimpin berhasil menekan inflasi dan angka stunting menurun drastis. Pencapaian selama hanya 10 bulan kerja itu menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan Alhudri.

Apalagi, persoalan inflasi dan stunting ini merupakan persoalan krusial yang selama ini terus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah agar stunting dapat di tekan dan inflasi tetap terkendali.

"Di satu sisi, jika kita lihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gayo Lues sangat rendah dibandingkan Kabupaten lain di Aceh. Bagaimana tidak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten ini sangatlah kecil, hanya sebesar Rp 10 miliar," sebutnya.

Namun dasyatnya di bawah kepemimpinan Alhudri, lanjut Ratna, Kabupaten yang dijuluki negeri seribu bukit itu terbukti berhasil menekan inflasi dan menurunkan stunting.

Selanjutnya, Ratna mengungkapkan Alhudri mampu membangun infrastruktur dan bisa menurunkan stunting pada triwulan II sebesar 5 % dengan jumlah stunting sebanyak 340 jiwa dan pada triwulan III menjadi 2,16 % dengan jumlah stunting sebesar 201 jiwa.

"Meskipun nilai di tahun 2023 belum diumumkan, namun angka prevalensi hasil survey Kesehatan Indonesia menunjukkan trend penurunan dari tahun 2021-2022," ungkapnya lagi.

Ratna menyebutkan kemiskinan ekstrem Gayo Lues berhasil diturunkan dari 4% menjadi 0.44%. 

Karena kepemimpinannya selama 10 bulan dinilai berhasil sebagai Pj Bupati Gayo Lues, Alhudri pun mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, sehingga ia berhasil membawa pulang sebesar Rp 9,5 milyar dari pusat ke daerah yang dipimpinnya.

Selain itu, Gayo Lues juga mendapat lagi bonus dari produksi sawit sebesar Rp 5 milyar lebih dan kemudian dapat lagi dari inflasi sebesar Rp 11,3 milyar.

"Suatu hal yang paling objektif dapat dilihat adalah dimana tata kelola Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues kian hari kian semakin rapi dan dalam penataan pemerintahannya dilandasi dengan prinsip untuk membangun daerah," jelasnya.

Tak hanya itu, Gayo Lues merupakan Kabupaten yang tepat waktu dalam merealisasikan anggaran, dan bahkan ditengah kemelut fiskal yang dialami berbagai daerah lain di Aceh, Pemkab Gayo Lues berhasil membuktikan tidak adanya kegiatan yang berjalan di Tahun 2023 yang tidak terbayarkan atau terutang.

"Kabupaten Gayo Lues berada di tingkat pertama dalam pencairan Dana Desa dan gaji aparatur Desa," kata Ratna.

Selama 10 bulan kepemimpinannya, menurut Ratna, Alhudri membawa perubahan nyata.

Bicara Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues di bawah kepemimpinan Alhudri selaku Pj Bupati juga terbukti berhasil pulih dengan penerapan pengawasan dan skala prioritas yang ketat. Bahkan, Dinas yang memiliki anggaran besar harus melalui proses bedah ulang.

Diketahui, pada tahun anggaran 2021-2022, APBK Gayo Lues menghadapi kendala penggunaan anggaran yang tidak teratur, bahkan Pemerintah Daerah tidak mampu membayar hasil kerja rekanan, mengakibatkan gagal bayar. Defisit anggaran menjadi permasalahan yang sering terjadi selama lima tahun terakhir.

Namun, di bawah kepemimpinan Alhudri APBK Gayo Lues tahun 2023 mencatat surplus (Silpa) lebih dari Rp 11 miliar tanpa adanya gagal bayar, bahkan Pemkab Gayo Lues di tahap awal berhasil menangani kebutuhan anggaran persiapan pilkada dengan alokasi mencapai 60% dari kebutuhan.