.jpeg)
Tokoh masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang di Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membuka peluang investasi mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Harapan terhadap lapangan kerja, pendidikan anak, dan peningkatan ekonomi keluarga menjadi alasan mereka membawa aspirasi hingga ke DPR RI.
Melalui juru bicara Muhammad Amin, perwakilan masyarakat tersebut menyampaikan dukungan kepada Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Mereka diterima Ketua Komisi III Habiburokhman bersama anggota komisi Nazaruddin Dek Gam dan Muhammad Rahul.
Rombongan membawa petisi yang, menurut Amin, ditandatangani 1.115 warga. Ia menyebut jumlah itu mewakili sekitar 76,2 persen masyarakat di kecamatan tersebut. Angka dukungan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan perwakilan masyarakat dalam pertemuan.
“Yang pertama sekali, kami membawa aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sejauh ini ingin ada lapangan kerja untuk masa depan anak-anak mereka,” ujar Amin.
Bagi Amin, dukungan terhadap investasi berangkat dari kebutuhan warga untuk memperbaiki taraf hidup. Ia berharap kehadiran perusahaan membuka kesempatan bagi generasi muda memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan.
Menurut dia, keterbatasan kemampuan pada bidang tertentu dapat dijawab melalui pelatihan dan kerja sama pendidikan. Warga juga mengharapkan beasiswa, perbaikan pelayanan kesehatan, serta program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
“Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan,” kata Amin.
Ia menjelaskan, jarak Beutong Ateuh Banggalang dari pusat pemerintahan menjadi salah satu tantangan ekonomi masyarakat. Distribusi hasil pertanian memerlukan perjalanan yang menambah biaya angkutan. Karena itu, ia melihat investasi sebagai peluang memperluas akses ekonomi dan pilihan pekerjaan bagi warga.
Aspirasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan investasi yang disampaikan Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan atau TRK. Dalam keterangan yang diberitakan Dialeksis pada 24 Juni 2026, TRK menempatkan penciptaan pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat sebagai tujuan pemerintah daerah menarik investasi.
“Investasi harus menjadi jalan untuk membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat pendapatan daerah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Nagan Raya,” ujar TRK.
Dalam keterangan yang sama, ia menyampaikan komitmen menyediakan pelayanan dan kepastian bagi pelaku usaha yang mengikuti aturan. TRK juga menekankan perlunya keterlibatan pekerja lokal, perhatian terhadap lingkungan, serta kontribusi usaha bagi perekonomian daerah.
Nagan Raya telah memiliki catatan realisasi investasi yang dapat menjadi konteks bagi kebijakan tersebut. Berdasarkan data DPMPTSP Nagan Raya yang dimuat Dialeksis, nilai investasi pada 2023 mencapai lebih dari Rp3,7 triliun, meningkat sekitar 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp2,6 triliun.
Pada tahun itu, kegiatan investasi kategori usaha menengah dan besar dilaporkan menyerap 2.183 tenaga kerja. Sementara itu, usaha mikro dan kecil mencatat penyerapan 137 tenaga kerja. Sektor penyumbang investasi antara lain pembangkitan listrik, pengolahan minyak kelapa sawit, perkebunan sawit, dan pertambangan batu bara.
Perkembangan berikutnya, data DPMPTSP Nagan Raya yang diberitakan Dialeksis pada Juni 2026 mencatat 452 proyek usaha dengan nilai investasi Rp406,33 miliar sepanjang triwulan I 2026. Pengolahan CPO, perkebunan kelapa sawit, dan sektor pendukung menjadi penopangnya.
Dukungan terhadap upaya Pemkab menghadirkan investasi juga sebelumnya disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Nagan Raya, Sarimin. Dalam pemberitaan Dialeksis pada 31 Mei 2026, ia mengapresiasi langkah Bupati TRK mengupayakan investasi tersebut dan mengajak masyarakat mendukung agenda pembangunan daerah.
Pemkab juga telah menyampaikan tuntutan agar perusahaan berkontribusi terhadap kebutuhan daerah. Melalui publikasi PPID Nagan Raya pada 17 Mei 2025, TRK menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
“Ke depan CSR harus tepat sasaran dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah,” katanya. Ia turut mendorong investasi yang memperbesar pendapatan asli daerah dan memberi manfaat lebih luas bagi pembangunan.
Di Beutong Ateuh Banggalang, rencana investasi tetap menghadapi perbedaan pandangan, termasuk kekhawatiran sebagian warga mengenai lingkungan dan keterbukaan informasi. Amin sendiri menegaskan dukungan kelompoknya disertai harapan agar perusahaan menaati aturan, menghormati adat, serta melindungi situs budaya dan makam bersejarah.
Menurut Amin, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan perlu berjalan beriringan. Ia mengharapkan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan menghasilkan kesempatan kerja serta pengembangan kemampuan warga setempat.
Menanggapi aspirasi rombongan, Habiburokhman menyatakan Komisi III telah menampung dukungan yang disampaikan. Kesediaan membantu, kata dia, berkaitan dengan apakah aspirasi tersebut mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat.
“Insyaallah, kami siap membantu kalau itu memang keinginan mayoritas masyarakat,” ujar Habiburokhman.
Sebelumnya