Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ saat menyampaikan materi dalam rapat Koordinasi Sekretaris DPD PKS se-Aceh dan Workshop Supermonev yang diselenggarakan DPW PKS Aceh di Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Econ., menilai partai politik memiliki peran strategis dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Aceh.
Hal itu disampaikan Prof. Rustam dalam Rapat Koordinasi Sekretaris DPD PKS se-Aceh dan Workshop Supermonev yang diselenggarakan DPW PKS Aceh di Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Prof. Rustam, Aceh memiliki sejumlah peluang besar untuk menarik investasi. Posisi strategis Aceh dalam jalur perdagangan global, kekayaan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia, serta status Aceh sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi modal penting dalam pengembangan investasi.
Ia menyebutkan, sejumlah komoditas unggulan Aceh juga memiliki potensi ekonomi yang besar, antara lain sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, hingga pariwisata. Hasil kajian Bank Indonesia memperkirakan nilainya mencapai USD 1,46 miliar per tahun. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan strategi yang tepat dan kondisi iklim investasi yang baik.
Prof. Rustam menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun iklim investasi, mulai dari potensi sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, reputasi atau citra daerah, kualitas sumber daya manusia, hingga dukungan pemerintah melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, insentif, serta stabilitas politik dan keamanan.
Karena itu, ia mendorong adanya reformulasi strategi mengenai peran partai politik dalam mendukung pembangunan ekonomi dan investasi di Aceh.
Menurutnya, partai politik tidak hanya memiliki fungsi politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah, yang antara lain mengatur tujuan partai politik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan.
"Peran strategis partai politik perlu diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif," ujar Prof. Rustam.
Ia mengatakan, formulasi strategi tersebut perlu diawali dengan analisis terhadap potensi daerah dan kondisi iklim investasi. Hasil analisis kemudian dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, keberhasilan menciptakan iklim investasi tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Komitmen eksekutif, legislatif, dunia usaha, serta masyarakat menjadi faktor penting.
Selain itu, kesadaran dan partisipasi dunia usaha serta masyarakat juga diperlukan untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
Prof. Rustam menilai, persoalan regulasi, reputasi daerah, serta persepsi terhadap Aceh juga perlu menjadi perhatian. Evaluasi secara berkala disertai sosialisasi dan advokasi dinilai penting untuk memperbaiki berbagai persoalan yang dapat menghambat masuknya investasi.
Ia berharap partai politik dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong kebijakan yang mampu memperkuat daya tarik investasi Aceh sekaligus memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
"Komitmen para pihak menjadi faktor kritikal dalam upaya menarik investasi," tutupnya. [nh]
Sebelumnya
