Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam. [Foto: Geraldi/vel]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menanggapi rencana pemerintah yang akan menghapus subsidi BBM untuk ojek online (ojol). 

Ia meminta agar kebijakan yang tengah dipersiapkan itu diperhitungkan dengan matang, karena berpotensi menindas rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol yang jumlahnya mencapai jutaan orang.

Mufti mengingatkan pemerintah agar tidak membuat keputusan secara terburu-buru atau tanpa pertimbangan yang jelas. Menurutnya, kebijakan yang sembarangan dapat memicu demo besar-besaran yang berdampak buruk pada ekonomi dan politik nasional. 

"Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi, dampak ekonomi dan politiknya bisa sangat besar dan tak terkendali," kata Mufti dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Ahad (1/12/2024).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana untuk menerapkan sistem subsidi BBM tepat sasaran dengan kombinasi subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT). Dalam skema baru ini, hanya kendaraan pelat kuning yang berhak menerima subsidi BBM, yang berarti ojek online akan kehilangan akses terhadap subsidi tersebut.

Mufti menilai kebijakan ini mencerminkan kegamangan pemerintah dalam mengelola subsidi BBM yang tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa transportasi umum bukan hanya yang berpelat kuning, tetapi juga ojek online, yang merupakan moda transportasi penting bagi masyarakat. 

"Transportasi umum bukan hanya yang berpelat kuning, melainkan juga ojek online. Rencana ini sangat berbahaya," tegas politisi PDI-Perjuangan ini.

Selain itu, Mufti juga menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kepastian terkait skema subsidi BBM. Beberapa opsi yang dipertimbangkan, seperti pengalihan subsidi ke bentuk BLT atau menaikkan harga BBM subsidi, justru berpotensi membuka peluang penyelewengan yang merugikan negara.

Mufti mengingatkan pemerintah bahwa pengemudi ojol merupakan kelompok rentan yang sangat bergantung pada subsidi BBM untuk menjaga daya beli mereka. 

"Kasihan betul para driver ojol, dijepit di tengah. Potongan dari aplikasi seperti GOJEK, GRAB, dan lainnya sudah lebih dari 20 persen, dan kini mereka harus menghadapi pelarangan membeli Pertalite. Ini sangat memberatkan mereka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mufti menekankan pentingnya kebijakan subsidi BBM yang dapat membantu kelompok yang membutuhkan, termasuk pengemudi ojol, sehingga dampak pembatasan subsidi tidak merugikan masyarakat luas. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya untuk pencitraan, tetapi harus benar-benar berpihak pada rakyat.

"Masalah BBM sama krusialnya dengan kebutuhan pokok. Jika harga BBM naik, harga-harga barang juga akan ikut melambung. Kasihan masyarakat yang sudah dibebani dengan berbagai masalah ekonomi," tutup Mufti.[*]