Aryos Nivada, Akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Musyawarah Daerah Partai Demokrat Aceh yang akan digelar Agustus 2026 bukan sekadar forum administratif untuk mengganti pucuk kepemimpinan. Forum ini adalah ruang di mana pemegang suara dari 23 DPC se-Aceh akan menentukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar nama ketua baru: mereka sedang menentukan apakah partai ini akan berjalan di atas nilai kelembagaan yang mereka bangun sendiri selama bertahun-tahun, atau berbelok ke jalan pragmatis yang konsekuensinya baru akan terasa lima, sepuluh tahun ke depan.
Saya menulis ini bukan untuk memihak salah satu kandidat, dan bukan pula untuk menggurui siapa pun yang punya hak suara di forum tersebut. Saya menulis ini sebagai pengingat, sebelum keputusan diambil, agar setiap pemegang suara memberi ruang bagi nuraninya untuk bicara — di tengah tekanan lobi, kalkulasi elektoral, dan janji-janji kemenangan instan yang biasanya deras mengalir menjelang hari pemungutan suara.
Ada satu kekeliruan cara pandang yang perlu diluruskan sejak awal: seolah-olah pilihan di Musda ini hanya soal "siapa yang paling punya daya ungkit elektoral". Jika logika itu yang dipakai, maka setiap lima tahun partai tinggal mencari figur terpopuler saat itu, tanpa peduli dari mana ia berasal, seberapa panjang ia teruji di dalam struktur, atau seberapa besar loyalitasnya pada partai dalam jangka panjang.
Logika semacam ini memang menggoda, karena hasilnya terlihat cepat: elektabilitas naik, media meliput, lawan politik gentar. Tapi logika ini juga punya ongkos yang jarang dihitung di muka: setiap kali partai memilih jalan pintas semacam ini, ia sedang mengirim pesan kepada seluruh kadernya bahwa proses tidak lagi penting, bahwa loyalitas bertahun-tahun di DPC bisa dikalahkan begitu saja oleh popularitas seseorang yang bahkan belum tentu berakar di partai. Pesan ini, sekali dikirim, susah ditarik kembali. Ia akan menjadi preseden yang terus dirujuk setiap kali Musda berikutnya digelar.
Sering kali kata "kaderisasi" hanya menjadi jargon yang diucapkan di panggung seremoni, lalu dilupakan begitu keputusan riil harus diambil. Padahal kaderisasi adalah fondasi paling mendasar dari keberlangsungan sebuah partai. Ia bukan proses administratif belaka, melainkan mekanisme di mana partai menyaring, menguji, dan mempersiapkan orang-orang yang kelak akan memegang amanah kepemimpinan — diuji lewat dinamika internal, gesekan kepentingan, dan tanggung jawab bertahap dari DPC hingga DPD.
Ketika partai melompati proses ini demi kepentingan pragmatis jangka pendek, yang dikorbankan bukan hanya satu-dua kader yang merasa dilangkahi. Yang dikorbankan adalah kepercayaan struktural kader-kader di bawah, bahwa partai ini masih layak mereka perjuangkan dengan sepenuh hati. Kader yang merasa jalur kaderisasinya tidak lagi punya arti akan perlahan kehilangan semangat, dan pada titik tertentu, sebagian dari mereka akan memilih diam, atau bahkan pergi.
Kepada seluruh DPC yang akan memberikan suaranya di Musda nanti, saya ingin mengajak untuk sejenak berhenti dari hitungan menang-kalah semata, dan bertanya pada diri sendiri: keputusan macam apa yang ingin saya wariskan kepada partai ini sepuluh tahun dari sekarang?
Jika jawabannya adalah partai yang punya akar kuat, kader yang setia, dan kepemimpinan yang lahir dari proses yang teruji, maka keberanian untuk menahan diri dari godaan jalan pintas hari ini adalah bentuk tanggung jawab paling nyata yang bisa ditunjukkan.
Sebaliknya, jika keputusan hari ini semata-mata didasarkan pada kalkulasi siapa yang paling mungkin mendongkrak suara dalam satu musim pemilu, maka jangan heran jika lima tahun mendatang pertanyaan yang sama akan kembali muncul, dan partai ini akan terus terjebak dalam siklus mencari "penyelamat baru" tanpa pernah benar-benar membangun fondasi yang kokoh.
Saya percaya, sebagai insan yang meyakini nilai-nilai demokrasi, bahwa keputusan yang diambil lewat proses musyawarah semestinya lahir dari pertimbangan yang jernih, bukan tekanan sesaat. Partai ini pernah mencatatkan sejarah gemilang di Aceh, dan setiap orang yang hari ini memegang hak suara di Musda adalah pewaris tanggung jawab untuk menjaga, atau memperbaiki, arah sejarah itu.
Keputusan ada di tangan para pemegang suara. Yang bisa saya lakukan, sebagai bagian dari masyarakat yang mengamati dan peduli pada masa depan politik Aceh, hanyalah mengingatkan: pilihlah dengan nurani yang jernih, bukan semata kalkulasi yang pragmatis. Karena nilai kelembagaan yang sudah dibangun bertahun-tahun, sekali dirobohkan demi jalan pintas, tidak mudah dibangun kembali.
Penulis Oleh: Aryos Nivada, Akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala
Sebelumnya
