Dr. Safriady, S. Sos, M.I.Kom, Pemerhati Isu Strategis. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Opini - Ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam kehidupan politik Aceh pascaperdamaian. Ketika bendera Bulan Bintang kembali dikibarkan oleh sejumlah warga di Kampung atau gampong, maka pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata mengapa simbol itu muncul, melainkan mengapa sebagian rakyat merasa perlu menyampaikan kegelisahannya melalui simbol sejarah yang sarat makna politik tersebut.
Apakah ini sekadar ekspresi identitas? Nostalgia terhadap masa lalu? Atau justru cerminan kekecewaan yang perlahan menumpuk terhadap elite lokal yang lahir dari proses perdamaian?
Kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa setiap pengibaran Bulan Bintang merupakan bentuk penolakan terhadap perdamaian. Namun, kita juga tidak seharusnya menutup mata terhadap kemungkinan bahwa tindakan tersebut menyimpan pesan sosial dan politik yang lebih dalam. Di balik simbol yang terlihat, mungkin terdapat suara rakyat yang selama ini tidak cukup didengar.
Rakyat mungkin sudah berdamai dengan perang, tetapi belum tentu berdamai dengan ketidakadilan yang mereka rasakan.
Perdamaian Berhasil, Tetapi Siapa yang Menikmatinya?
MoU Helsinki 15 Agustus 2005 merupakan tonggak penting dalam mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perdamaian membuka ruang bagi reintegrasi mantan kombatan, partisipasi politik lokal, serta penyelenggaraan pemerintahan Aceh dengan kewenangan khusus.
Dua dekade lebih perjalanan perdamaian semestinya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa konflik tidak hanya berhenti di medan pertempuran, tetapi juga berakhir dalam bentuk ketimpangan, keterasingan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa.
Namun, di sinilah persoalan mendasarnya yaitu perdamaian tidak cukup diukur dari tidak adanya suara senjata. Perdamaian juga harus diukur dari kemampuan rakyat menjalani kehidupan yang lebih layak.
Sebagian mantan kombatan telah memasuki arena politik, menduduki jabatan pemerintahan, menjadi anggota legislatif, atau membangun posisi ekonomi. Secara prinsip, itu merupakan bagian sah dari transformasi konflik menuju demokrasi. Mereka berhak memperoleh kesempatan untuk membangun kehidupan baru.
Akan tetapi, pertanyaan kritisnya adalah, setelah mendapatkan ruang politik dan kekuasaan, sejauh mana mereka tetap menjalankan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang dahulu ikut menanggung beban konflik?
Rakyat di gampong - gampong tidak membutuhkan cerita tentang perjuangan masa lalu. Mereka membutuhkan jalan yang layak, sekolah yang memadai, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, akses pendidikan tinggi, dan pemerintahan yang hadir ketika kehidupan mereka sedang sulit.
Jika elite lokal semakin nyaman dalam lingkaran kekuasaan, sementara sebagian masyarakat masih bergulat dengan persoalan mendasar, jarak politik dan emosional antara keduanya berpotensi melebar.
Inilah yang perlu direnungkan, jangan sampai perdamaian melahirkan elite baru, tetapi meninggalkan sebagian rakyat dengan persoalan lama.
Bulan Bintang sebagai Bahasa Kekecewaan?
Politik simbol sering kali berbicara ketika saluran komunikasi formal tidak lagi dianggap memadai. Bendera bukan sekadar kain yang dikibarkan. Dalam konteks Aceh, Bulan Bintang memiliki sejarah, identitas, dan muatan politik yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan konflik serta perjuangan perdamaian.
Karena itu, ia kembali muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara dan elite lokal Aceh perlu membacanya secara cermat, tanpa mengabaikan konteks maupun melebih-lebihkan maknanya.
Bisa jadi, bagi sebagian warga, pengibaran itu merupakan ekspresi identitas dan penghormatan terhadap sejarah. Bagi yang lain, tindakan tersebut mungkin menjadi cara menyampaikan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial-politik yang mereka hadapi.
Kita belum dapat memastikan bahwa seluruh pengibaran itu memiliki motif yang sama. Namun, dugaan mengenai akumulasi kekecewaan masyarakat layak diuji melalui dialog, wawancara dengan warga, serta pemeriksaan terhadap persoalan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah terkait.
Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar siapa yang mengibarkan bendera, melainkan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat melalui tindakan tersebut.
Apakah mereka merasa aspirasinya tidak terwakili? Apakah janji kesejahteraan pascaperdamaian belum dirasakan secara merata? Atau apakah mereka melihat elite yang dahulu berbicara atas nama rakyat kini semakin jauh dari kehidupan rakyat itu sendiri?
Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, respons yang hanya menekankan keamanan berisiko mengabaikan akar persoalan yang sesungguhnya.
Ketika Rakyat Menghadapi Bencana, Elite Jangan Sibuk dengan Kekuasaa
Kegelisahan masyarakat juga perlu dibaca dalam konteks beratnya tantangan kehidupan di Aceh. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, dapat memperburuk kerentanan masyarakat, terutama di kawasan pegunungan tengah dan sepanjang wilayah barat-selatan Aceh.
Ketika akses jalan terputus, jembatan rusak, distribusi kebutuhan pokok terganggu, dan aktivitas ekonomi terhenti, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.
Petani menghadapi hambatan membawa hasil panen ke pasar. Anak-anak berisiko kehilangan akses belajar ketika infrastruktur terganggu. Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghadapi kesulitan perjalanan. Sementara itu, keluarga dengan sumber pendapatan terbatas harus menanggung beban pemulihan yang tidak ringan.
Pada situasi seperti ini, rakyat tidak membutuhkan elite yang hanya hadir ketika momentum politik menguntungkan. Mereka membutuhkan pemimpin yang turun ke lapangan, memastikan bantuan tepat sasaran, memperjuangkan perbaikan infrastruktur, dan mengawal pemulihan ekonomi masyarakat.
Di sinilah kualitas perdamaian diuji. Apakah jaringan politik yang terbentuk setelah konflik mampu menjadi kekuatan untuk membantu rakyat, atau justru lebih sibuk mempertahankan posisi dan pengaruh?
Bencana tidak boleh dijadikan penjelasan tunggal atas kegelisahan politik di Aceh. Namun, penderitaan yang berulang dapat memperbesar rasa frustrasi apabila masyarakat menilai bahwa pemerintah dan elite lokal tidak hadir secara memadai.
Elite Lokal Harus Berani Bercermin
Persoalan ini bukan ajakan untuk mempertentangkan rakyat dengan mantan kombatan, apalagi menghidupkan kembali permusuhan masa lalu. Justru sebaliknya, ini merupakan peringatan agar hasil perjuangan dan perdamaian tidak kehilangan makna sosialnya.
Mantan kombatan yang kini menjadi pemimpin memiliki kesempatan sekaligus tanggung jawab historis untuk membuktikan bahwa transformasi politik benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat.
Mereka harus berani dievaluasi, sebagaimana pejabat publik lainnya. Apakah anggaran daerah telah menjawab kebutuhan warga? Apakah pembangunan menjangkau wilayah terpencil? Apakah generasi muda memperoleh kesempatan yang lebih baik? Apakah masyarakat miskin dan korban konflik mendapatkan perhatian yang memadai?
Pertanyaan tersebut jauh lebih produktif daripada sekadar memperdebatkan simbol.
Jika Bulan Bintang diperlakukan hanya sebagai persoalan ketertiban, tanpa upaya memahami aspirasi yang mungkin menyertainya, kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik justru dapat terlewatkan. Sebaliknya, dialog terbuka dan respons yang proporsional dapat menjadi jalan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat perdamaian.
Tentu saja, kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Namun, penegakan hukum yang baik tidak meniadakan kewajiban pemerintah untuk mendengar dan menjawab keluhan masyarakat.
Jangan Biarkan Gampong Kehilangan Kepercayaan
Pada akhirnya, masa depan perdamaian Aceh tidak hanya ditentukan oleh elite yang berunding dan menandatangani kesepakatan, atau memenangkan pemilihan. Masa depan itu juga ditentukan oleh warga di gampong-gampong yang merasakan langsung hasil kebijakan dan pembangunan.
Jika mereka merasa didengar, dilibatkan, dan memperoleh manfaat nyata dari perdamaian, kepercayaan publik akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Sebaliknya, jika mereka merasa ditinggalkan, simbol-simbol sejarah dapat kembali menjadi medium untuk menyampaikan kegelisahan.
Bulan Bintang yang naik karena itu harus dibaca dengan kepala dingin, bukan dengan prasangka. Ia bukan bukti otomatis bahwa perdamaian telah gagal, tetapi juga tidak patut diabaikan sebagai peristiwa tanpa arti.
Elite lokal Aceh perlu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah mereka masih berjalan bersama rakyat, atau telah terlalu jauh meninggalkan gampong yang dahulu menjadi basis dukungan dan perjuangan?
Sebab, perdamaian yang sejati bukanlah ketika elite berhasil memperoleh jabatan dan rakyat diminta terus bersabar. Perdamaian yang sejati adalah ketika rakyat dapat merasakan bahwa pengorbanan masa lalu telah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih adil.
Jangan sampai rakyat harus mengibarkan kembali simbol sejarah hanya agar kegelisahan mereka diperhatikan. Dan jangan sampai Bulan Bintang menjadi cermin yang memperlihatkan kenyataan paling pahit bagi elite Aceh bahwa perdamaian mungkin telah menyatukan para pemimpin di meja politik, tetapi kepercayaan rakyat di gampong-gampong masih harus diperjuangkan.(*)
Penulis: Dr. Safriady, S. Sos, M.I.Kom, Pemerhati Isu Strategis
Sebelumnya
