DIALEKSIS.COM | Opini - Perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor industri terbesar dan paling menguntungkan di Indonesia, termasuk di Aceh. Namun, di balik kesuksesan ekonomi ini, terdapat berbagai masalah lingkungan dan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Di Aceh, isu-isu ini semakin kompleks dengan adanya implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan kaitannya dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Perkebunan kelapa sawit di Aceh memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bagi petani kelapa sawit. Namun, dampak lingkungan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit tidak bisa diabaikan. 

Deforestasi menjadi masalah utama, di mana hutan-hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati ditebang untuk membuka lahan baru. Hal ini berdampak langsung pada habitat satwa liar, termasuk spesies yang terancam punah, seperti Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus), Orangutan (Pongo abelii), Badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), dan Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae).

Selain kerusakan habitat, perubahan iklim juga menjadi ancaman serius terkait perkebunan kelapa sawit. Penebangan hutan untuk membuka lahan perkebunan mengeluarkan sejumlah besar karbon yang tersimpan di dalam hutan. 

Sebagai salah satu penyerap karbon terbesar di dunia, hutan-hutan ini memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Ketika hutan ditebang, tidak hanya karbon dilepaskan, tetapi juga kemampuan bumi untuk menyerap karbon berkurang drastis, memperburuk krisis iklim global.

Sertifikasi ISPO diperkenalkan sebagai upaya untuk memastikan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Meskipun tujuan ISPO mulia, realisasinya seringkali tidak konsisten. 

Banyak perusahaan yang hanya mematuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan sertifikasi, tanpa benar-benar menerapkan praktik berkelanjutan secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi juga masih menjadi masalah, dengan laporan adanya manipulasi data.

ISPO juga tidak selalu memberikan perlindungan memadai bagi hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Konflik lahan sering terjadi antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat lokal, di mana masyarakat kehilangan akses ke lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, kompensasi yang diberikan tidak memadai dan tidak adil.

Di sisi lain, RSPO hadir sebagai sertifikasi internasional yang bertujuan memastikan praktik kelapa sawit berkelanjutan secara global. 

Standar RSPO sering dianggap lebih ketat daripada ISPO, dengan fokus yang lebih besar pada aspek lingkungan dan sosial. RSPO mengharuskan anggotanya untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memastikan hak-hak pekerja serta masyarakat lokal dihormati.

Namun, RSPO juga tidak bebas dari kritik. Implementasi standar RSPO sering kali bervariasi, dan ada laporan tentang perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip RSPO namun tetap mempertahankan sertifikasi. Di samping itu, biaya sertifikasi RSPO yang tinggi bisa menjadi hambatan bagi petani kecil untuk mengakses sertifikasi ini.

Krisis iklim yang semakin mendesak memerlukan penanganan yang cepat, dan industri kelapa sawit harus memainkan peran penting dalam upaya mitigasi. Penebangan hutan yang berkelanjutan dan penerapan praktik agroforestri dapat menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon dan melestarikan keanekaragaman hayati. Dengan menggabungkan praktik perkebunan yang berkelanjutan dengan perlindungan dan restorasi hutan, industri kelapa sawit dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Kolaborasi antara ISPO dan RSPO dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan standar yang lebih komprehensif dan inklusif. Dengan menggabungkan kekuatan dan keahlian masing-masing, diharapkan tercipta praktik perkebunan kelapa sawit yang benar-benar berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap implementasi ISPO, serta memastikan bahwa sertifikasi tersebut mencerminkan praktik berkelanjutan yang sesungguhnya. Perusahaan juga harus mengambil tanggung jawab lebih besar untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola lahan secara berkelanjutan dan memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Program pelatihan dan penyuluhan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya keberlanjutan dan bagaimana cara menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati adalah isu global yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan sektor perkebunan kelapa sawit di Aceh dapat sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang sesungguhnya, memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi ISPO dan RSPO tidak hanya bergantung pada regulasi dan standar, tetapi juga pada kesadaran dan komitmen semua pihak yang terlibat. Masyarakat, pemerintah, dan perusahaan harus bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengubah industri kelapa sawit menjadi kekuatan positif dalam upaya melindungi planet ini dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Penulis: Firman Hadi, ST., M.Ling (Peminat isu lingkungan di Aceh)