DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemanfaatan AI di Indonesia semakin intensif, AI telah membantu sekitar 22,1% pekerja di Indonesia dari berbagai sektor, antara lain sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi dan pemerintahan dan pertahanan.

Selain itu, secara ekonomi nilai pasar global AI mencapai angka 142,3 Miliar US Dolar di tahun 2023 (Statista, 2023) dan kontribusinya bagi PDB ASEAN di tahun 2030 diprediksi mencapai angka 1 Triliun US Dolar dengan Indonesia berkontribusi sebesar 366 Miliar US Dolar diantaranya (Kearney & CSET, 2023).

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria menyampaikan, kehadiran AI juga membawa berbagai tantangan seperti bias algoritma AI yang dapat mendorong tindakan diskriminatif hingga ancaman keberlangsungan beragam pekerjaan akibat otomasi AI. 

“Upaya tata kelola AI pun diperlukan agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara aman dan produktif,” ujarnya pada saat FGD Kebijakan Teknologi Kecerdasan Artifisial di Indonesia, Senin (27/11/2023). 

Focus Group Discussion (FGD) itu membahas Rancangan Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Penyelenggaraan FGD ini adalah upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadirkan tata kelola AI nasional yang lebih inklusif.

Di tataran global, kata Nezar, berbagai negara menilai perlu adanya tata kelola untuk meminimalisasi risiko dan memaksimalkan potensi AI. 

“Dari mulai UNESCO yang menerbitkan Recommendation on The Ethics of AI (2021), G7 yang menyatakan dukungannya terhadap Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework (2023) untuk menyusun panduan AI dan kode etik bagi developer AI, hingga penyelenggaraan UK AI Safety Summit yang menghasilkan Bletchley Declaration di awal November lalu,” jelasnya. 

Secara khusus untuk UK AI Safety Summit, Nezar Patria berkesempatan untuk hadir langsung mewakili Indonesia dan menyaksikan dinamika kontestasi berbagai negara menjadi inisiator tata kelola AI di level global.

“Kehadiran saya dalam UK AI Safety Summit secara spesifik mendorong agar tata Kelola AI di level global dapat lebih inklusif terutama dengan memberikan perhatian pada perspektif dan kepentingan global south sebagai mitra kerja yang setara/bukan hanya sekadar pasar,” ucapnya. 

Dalam FGD tersebut, membahas isu pemanfaatan dan nilai etika Kecerdasan Artifisial berhasil menampung saran dan rekomendasi para pemangku kepentingan yang meliputi, antara lain penyusunan Surat Edaran AI juga perlu memerhatikan perkembangan inovasi dan daya kompetisi produk anak bangsa, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang pro-innovation. 

Hal itu untuk memastikan agar pengembangan AI Indonesia akan tetap relevan dengan pertumbuhan inovasi global, sekaligus memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi produk-produk lokal.