Universitas Gadjah Mada. [Foto: ist]

Tanggung Jawab UGM untuk Meluruskan

Menurut Rektor, klarifikasi ini disampaikan bukan karena terkait orang nomor satu di Indonesia. Namun sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya.

"Bukan karena yang dipertanyakan ini orang nomor satu, tapi jika ada alumni yang ingin diverifikasi kami juga akan melakukan langkah-langkah verifikasi sesuai proporsinya," ujar Prof. Ova.

"Misalnya jika ada alumni yang bekerja di suatu tempat dan memerlukan verifikasi bahwa yang bersangkutan memang alumni UGM," tambah Rektor.

Agar Spekulasi Tidak Melebar

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menambahkan, klarifikasi ini juga dilakukan agar tidak ada spekulasi yang berlebihan.

"Ketika nama UGM dikaitkan kita tidak mungkin tidak menyampaikan kepada publik seolah kita tidak tahu. Paling tidak kita dudukkan masalahnya agar tidak ada spekulasi berlebihan," jelasnya.

Sementara ahli hukum UGM, Andi Sandi Antonius T T, S.H., LL.M, mengatakan bahwa terkait gugatan yang dilayangkan kepada Joko Widodo untuk tudingan ijazah palsu, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM.

"Secara prinsip orang itu tidak menggugat UGM, kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM. Kalau kita lihat tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini, itu tidak secara spesifik ditujukan ke UGM," paparnya.(Detik)