Pengamat politik dan sosial Aceh, Syakya Meirizal. [Foto: Dokumen Facebook pribadinya]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan keras disampaikan Anggota DPD RI periode 2024-2029 dari Sulawesi Tenggara, La Ode Umar Bonte.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, ia menyebut pelaku penyedia MBG sebagai pihak “paling jahat” dan menuding adanya praktik penipuan terhadap Presiden, mulai dari jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke level bawah.
Pernyataan tersebut memantik respons dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik dan sosial Aceh, Syakya Meirizal.
Ia menilai polemik yang berkembang harus dijadikan momentum untuk membuka secara terang-benderang tata kelola program MBG kepada publik.
“Terlepas dari keras atau tidaknya pernyataan yang disampaikan, substansinya adalah soal transparansi. Program sebesar ini harus terbuka, baik dari sisi anggaran, distribusi, hingga pelaporan,” ujar Syakya dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadinya.
Menurut Syakya, tudingan manipulasi laporan yang disampaikan La Ode Umar Bonte tidak boleh berhenti pada polemik politik semata. Justru, kata dia, hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan audit dan klarifikasi terbuka.
“Kalau memang ada manipulasi laporan, itu persoalan serius. Tapi cara menjawabnya bukan dengan defensif, melainkan dengan membuka data ke publik,” katanya.
Ia menegaskan, program MBG menyangkut anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat. Karena itu, mekanisme pengawasan harus berjalan transparan dan dapat diakses masyarakat.
“Publik berhak tahu bagaimana pengelolaannya, bagaimana standar menunya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana pelaporannya. Jangan sampai hanya terlihat bagus di atas kertas,” tegas Syakya.
Syakya juga menyinggung adanya kecenderungan dalam birokrasi untuk menyajikan laporan yang menyenangkan pimpinan. “Dalam praktik politik kekuasaan, sering kali muncul budaya asal pimpinan senang. Laporan dibuat seolah-olah sukses semua. Ini yang harus diubah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kritik publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi.
“Kalau ada masyarakat menyampaikan temuan lapangan atau memberi saran, itu mestinya dianggap masukan. Bukan ancaman. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi program,” tambahnya.
Polemik ini, lanjut Syakya, harus dijadikan momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan MBG. Ia mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait membuka data faktual guna meredam spekulasi di ruang publik.
“Kalau klaim-klaim yang disampaikan memang benar, buktikan dengan data. Kalau tidak benar, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan publik berspekulasi,” katanya.
Menurutnya, tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tujuan itu tidak boleh terganggu oleh lemahnya tata kelola dan komunikasi.
“Program publik bukan soal pencitraan, tapi soal dampak nyata. Transparansi adalah fondasi agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Syakya. [nh]
Sebelumnya
