Ilustrasi PNS. (Setkab)

DIALEKSIS, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Skema baru ini diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi PNS.

Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, skema pensiun yang baru sudah tahap final dan siap diumumkan.

"Nanti akan diumumkan setelah disepakati. Tapi final model sudah ada. Kita berharap lebih bagus dari sekarang. Besarannya lebih besar," ujarnya di Jakarta, Senin (22/1).

Dia memaparkan, dalam skema pensiun yang baru ini salah satunya dengan mempertimbangkan masa kerja serta iuran yang dibayarkan PNS.

"Kita berharap dihitung juga berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran yang sekarang mungkin dikelola tidak sebagaimana mestinya. Dana pensiun kan masih dikelola Taspen tidak dikembalikan kemakmurannya untuk ASN," katanya.

Dengan skema yang baru, dia menuturkan, akan memotivasi PNS untuk bekerja lebih baik. Kemudian, PNS akan mendapat nilai tambah dari skema yang baru.

Namun, Asman menuturkan, perubahan ini masih sebatas pensiun. Perubahan belum mencakup perubahan struktur gaji PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan skema pensiun PNS yang baru dibahas di internal pemerintah.

"Skema pensiun masih dibahas di internal pemerintah," kata Askolani beberapa waktu lalu.

Walaupun tengah dibahas, Askolani mengaku, program skema baru untuk pensiun PNS akan diterapkan pada tahun ini. Tentu saja, harus menunggu restu dari Presiden Jokowi untuk bisa melaksanakannya.

"Insyaallah rencananya di 2018, tapi harus ditandatangani dulu oleh Presiden," kata Askolani tanpa bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai skema baru pensiun PNS tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, saat menetapkan skema pensiun ini, pemerintah belajar dari kegagalan Yunani yang bangkrut akibat carut marutnya sistem pensiun di Negeri Para Dewa itu.

"Kami masih kaji terus reformasi sistem pensiun, belajar dari negara lain. Belajar pada negara yang berhasil dan gagal, sehingga kita bisa mendesain formula yang lebih baik," ujarnya beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani mengaku, Indonesia perlu belajar dari kegagalan Yunani dalam pengelolaan ekonomi, termasuk reformasi pensiunan.

"Di satu sisi ingin murah hati kepada pensiunan, tapi kemampuan negara mengumpulkan pajak tumpul. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sustain, suatu saat pasti kolaps karena mengelola keuangan negara tidak mudah," tuturnya.

Menurutnya, masyarakat mengharap pemerintah untuk menyediakan infrastruktur memadai, meningkatkan pelayanan, fasilitas kesehatan yang tentu menyedot anggaran belanja cukup besar.

"Kalau saya ingin populer, pasti ngomongnya belanja terus. Tapi di APBN itu kan ada sisi penerimaan. Baru ngomong pajak, lalu semua bilang penting sehingga berlomba-lomba mendapatkan fasilitas pajak. Lama-lama basis pajak kita menyusut, jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang," pungkas Sri Mulyani. (Liputan6)