Korwil BEM SI Aceh Tolak Kedatangan Bahlil ke Aceh

Korwil BEM SI Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie. Foto: doc pribadi/Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Korwil BEM SI Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie, secara tegas menolak kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada 11 - 22 Juli 2026 mendatang. Penolakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat Aceh, terutama terkait pengelolaan minyak dan gas di wilayah Aceh.

Korwil BEM SI Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie, kepada Dialeksis, Kamis, 9 Juli 2026, mengatakan penolakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai mengabaikan aspirasi Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Bagaimana mungkin kami hanya akan menjadi penonton di tempat kami sendiri," ujar Habibie.

Ia melanjutkan, salah satu alasan utama penolakan adalah karena Bahlil dinilai telah melukai perasaan rakyat Aceh setelah menyetujui dan menandatangani dokumen Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Blok South Andaman."

Kebijakan tersebut telah menimbulkan kekecewaan rakyat Aceh karena dianggap dilakukan tanpa mengakomodasi kepentingan Aceh secara memadai," tegasnya.

Menurut Habibie, pengelolaan sumber daya migas di Aceh seharusnya mengedepankan semangat keadilan, menghormati kekhususan Aceh, serta melibatkan Pemerintah Aceh dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis.

"Karena itu, kebijakan Bahlil mengenai PoD tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak Aceh," katanya.

Habibie menegaskan bahwa kekayaan alam Aceh semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan migas harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan memperhatikan aspirasi daerah.

Ia juga menilai kunjungan Menteri ESDM ke Aceh tidak akan memiliki makna apabila pemerintah pusat belum menunjukkan komitmen nyata untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan Pemerintah Aceh terkait pengelolaan migas di Lapangan Tangkulo Blok South Andaman.

"Jika pemerintah tetap mengabaikan hak Aceh, maka setiap kunjungan pejabat pusat ke Aceh hanyalah pencitraan yang tidak menyelesaikan persoalan." tandas Habibie.

"Persoalan ini bukan sekadar mengenai investasi migas, tetapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat Aceh terhadap pengelolaan kekayaan alamnya. Karena itu, pemerintah pusat perlu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan rakyat Aceh," tambahnya.

Habibie menegaskan bahwa BEM SI Aceh akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh agar setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, mengedepankan kepentingan rakyat, serta menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.