DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa aparat kepolisian akan menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tegas.

"Kita telah menemukan formulasi yang tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetapi menggunakan KUHP," kata Mahfud saat menjadi pembicara Webinar Nasional; Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi Satu Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara virtual, Sabtu (12/9/2020) malam.

Dia menuturkan, "Pokoknya sekarang polisi diberi tugas. Saya sudah memberi tugas sebagai Menko Polhukam tertibkan itu. Kalau ada yang melawan akan ditangkap."

Kendati demikian, lanjutnya, penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bukan karena tidak memakai masker, melainkan melawan petugas ketika disuruh menggunakan masker.

"Nah, kita lebih baik mencari dengan cara-cara itu. Penindakan ketat ini untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Mahfud.

Dalam UU Kesehatan, tuturnya, juga diatur bahwa bila membahayakan orang lain karena bencana ini akan ada hukumannya.

"Nah, ini yang akan mulai dilakukan. Saya sudah mulai komunikasi agar diberikan shock therapy [kepada pelanggar]. Tangkap orang kalau macam-macam, tapi tentu pemerintah akan menyediakan masker bagi masyarakat," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan bahwa pemerintah sengaja tidak mengeluarkan perppu dalam menegakkan protokol kesehatan mengingat penerbitan perppu membutuhkan waktu relatif lama.

"Terlebih, bila anggota DPR tidak satu pandangan dengan pemerintah," ujarnya.