DIALEKSIS.COM | Jakarta - Isu politik uang telah mencuat sebagai salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk mengganti sistem pemilihan umum (Pemilu). Namun, alasan ini dinilai tidak tepat oleh sejumlah pihak yang berkompeten dalam bidang politik dan demokrasi.

Politik uang merujuk pada praktik memberikan uang atau imbalan materi kepada pemilih dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan. Praktik ini dianggap merusak integritas dan kualitas demokrasi, serta melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan umum.

“Jika alasannya adalah money politik, itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan sistem pemilu," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis (8/6/2023). 

Anggota DPR periode 2014-2019 itu menyebut politik uang tetap ada di berbagai jenis sistem pemilu. Sebab, dipengaruhi dipengaruhi sejumlah aspek.

Adapun penyebab yang dimaksud yaitu tata laksana pemilu yang amburadul, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, dan kesadaran politik rendah.

"Sehingga semua penyebab dan terakumulasi," ungkap dia. 

Sehingga, tak tepat alasan mengganti sistem pemilu karena politik uang. Yang harus dibereskan yaitu penyebabnya. 

"Jadi memperbaikinya bukan dengan sistem yang diubah tapi poin tadi yang dibenahi,” ujar dia.