KSP Moeldoko. [Foto: Antara]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hampir sebulan pasca Kongres luar biasa (KLB) sepihak di Sibolangit, Kepala KSP Moeldoko hilang dari peredaran publik.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Akhmad Khoirul Umam menilai, tidak hadirnya Moeldoko di ruang publik sebagai indikasi kepanikan, jatuhnya moral politik dan juga terpuruknya kepercayaan diri yang bersangkutan.

“Upaya Moeldoko bersembunyi dari sorotan publik belakangan ini merupakan strategi menghindar dan melarikan diri dari kemarahan dan kekecewaan publik," kata Umam, Sabtu (27/3).

Sebab, lanjut Umam, manuver politik Moeldoko hampir tidak mendapatkan dukungan moral dan politik dari elemen manapun.

“Jika kita cek perkembangan dinamika pemberitaan dan percakapan publik, meskipun ada indikasi mobilisasi buzzers untuk mensupport manuver politik Moeldoko. Tapi hampir semua simpul-simpul kekuatan politik, masyarakat sipil (civil society), termasuk para purnawirawan TNI, tidak ada yang mendukung langkah politik Moeldoko,” ujar pengajar di Universitas Paramadina.

Bahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dikabarkan menolak mendukung menuver Meoldoko.

Hal itu, kata Umam, dikonfirmasi oleh klarifikasi Sekjen PDIP Hasto Krisdianto yang menyatakan bahwa Megawati tidak pernah menemui Moeldoko.

“Jadi, memang sejak awal, pilihan sikap dan strategi politik Moeldoko sudah salah. Ambisinya yang besar mengalahkan rasionalitas dalam berpolitik," kata alumni School of Political Science & International Studies, The University of Queensland ini.

Kata Umam, wajar jika banyak elemen-elemen politik yang mencoba menjaga jarak, bahwa para purnawirawan TNI juga banyak yang dikabarkan kecewa berat dengan pilihan langkah politik Moeldoko itu.

Bahkan pengamatannya, tidak sedikit para purnawirawan militer yang menilai bahwa manuver politik Moeldoko itu dianggap tidak menunjukkan watak keperwiraan yang patut diteladani oleh para perwira muda dalam berjuang dalam ruang kompetisi yang fair.

“Begitu juga dengan mayoritas pegiat demokrasi yang juga menganggap manuver Moeldoko sebagai ancaman riil terhadap proses regenerasi kepemimpinan di internal partai-partai politik nasional," kata Umam. (RMOL)