Pemerhati pengungsi membahas pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong datang ke Aceh, yang diunggah melalui media sosial Tepian TV. [Foto: Instagram @tepiantv]

DIALEKSIS.COM | Lampung - Membanjirnya pengungsi Rohingya yang berlabuh di beberapa kawasan di Aceh menyita perhatian banyak pihak dan menjadi viral karena ramainya pembahasan.

Seorang pemerhati soal pengungsi Rohingya mempertanyakan sikap UNHCR. Karena ini sudah menyangkut harga diri bangsa, menyangkut kedaulatan.

“Kita pertanyakan sikap UNCHR tentang kedatangan pengungsi Rohingya khususnya di Aceh. Hanya berbekal id card, mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia, khususnya ke Aceh,” sebut pemerhati pengungsi ini yang diunggah melalui tiktok Tepian TV.

“Kalau hanya satu kelompok, dua kelompok, oke. Namun ini berbondong-bondong, sampai kapan ini tiba di Aceh,” jelasnya.

“Jangan sampai ada ide atau isu, menawarkan pulau dan permintaan itu juga kita turuti. Ini bahaya di kemudian hari. Ini tentang kedaulatan, bukan kemanusiaan, bukan persoalan seiman,” sebutnya.

“Masih segar dalam ingatan kita, karena saya tinggal di Lampung. Kejadian di register 45, Kampung Moro Moro disitu ada masyarakat pendatang dan masyarakat setempat, ada apa dengan UNHCR. Ini yang kita pertanyakan,” jelasnya.

Dengan tegas pernyataan pemerhati pegungsi ini menyebutkan, jangan ada ide menawarkan pulau dan itu juga dituruti, karena ini menyangkut masalah kedaulatan bangsa, bukan lagi persoalan kemanusian dan persoalan seiman.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, untuk sementara pemerintah akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Kendati demikian, Presiden menegaskan akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

Menurut Presiden, Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah para pengungsi. Presiden juga menyebut bahwa pemerintah menduga kuat terjadi tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. 

Karena itu, ia menegaskan, pemerintah akan menindak tegas para pelaku TPPO pengungsi Rohingya tersebut.

Presiden telah meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk menangani para pengungsi Rohingya bersama-sama pemerintah daerah dan UNHCR.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sedang mencari tempat baru untuk pengungsi Rohingya karena penampungan saat ini dinilai sudah tidak muat.

"Kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat," kata Mahfud usai rapat membahas pengungsi Rohingya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (6/12/2023) lalu.

Mahfud telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau guna membahas rencana pemindahan lokasi pengungsi Rohingya tersebut. 

Dalam rapat tersebut, lanjutnya, beberapa pihak mengusulkan nama-nama lokasi sebagai tempat pengungsian sementara. Namun, lokasi itu belum bisa diputuskan di dalam rapat tersebut. 

Mahfud memastikan dalam waktu dekat akan menempatkan pengungsi Rohingya di lokasi baru demi menghindari penumpukan warga. Dia juga menekankan upaya tersebut dilakukan semata-mata atas dasar rasa kemanusiaan. [BG]