DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau warganya tak mengikuti rencana demonstrasi pada 22 Mei 2019. Warga Muhammadiyah diminta menerima apapun hasil Pemilu 2019 dan menerima presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Sesuai dengan point ketiga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI, warga persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei. Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma'ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah," ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, seperti yang di kutip dari detik.com, Minggu (19/5/2019).

Meskipun mengimbau warganya agar tak mengikuti hiruk pikuk demonstrasi pada 22 Mei, namun Abdul Mu'ti tak mempermasalahkan rencana aksi tersebut. Asalkan aksi tersebut sesuai dengan undang-undang dan tak menyalahi regulasi yang ada.

"(Untuk) penyelenggara Pemilu hendaknya tetap bekerja profesional sesuai dengan undang-undang. Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil, tidak boleh tunduk oleh tekanan siapapun, kelompok, dan lembaga manapun, baik pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa," katanya.

Abdul Mu'ti juga mengimbau kepada segenap warga negara untuk mentaati perundang-undangan yang ada. Sementara kepada para elite, ia menyerukan supaya menjadi teladan dalam berbangsa dan bernegara dan tak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan.

"Kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekwensi dari kehendak rakyat Indonesia. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa," sebutnya.

Kemudian Abdul Mu'ti juga meminta kepada aparat keamanan untuk bekerja profesional, tidak represif dan pre-emptif. Diharapkan aparat mengutamakan pendekatan persuasif dan tak memakai cara-cara militeristik untuk menghindari bentrokan fisik dan jatuhnya korban.

"Semua pihak, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa untuk duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak bukan zero sum game," tutupnya. (detik)