Mantan tahanan politik dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Nyak Dhien Gajah, yang memiliki nama asli Nasruddin. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan tahanan politik dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Nyak Dhien Gajah, yang memiliki nama asli Nasruddin, meminta Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh tidak sekadar menjadi wadah koordinasi.
Ia mendesak Satgas PRR berani mengevaluasi hingga menegur kementerian dan lembaga yang dinilai belum maksimal menjalankan program pemulihan pascabencana di Aceh.
Menurut Nasruddin, hampir setahun setelah bencana melanda sejumlah wilayah Aceh, masyarakat masih menunggu pemulihan rumah, infrastruktur, lahan pertanian hingga sumber mata pencaharian.
"Bencana sudah menghantam Aceh hampir satu tahun, tetapi penanganannya masih terasa sangat lamban. Jangan rakyat terus disuruh menunggu sementara anggaran triliunan rupiah sudah disiapkan," kata Nyak Dhien Gajah kepada Dialeksis.com, Senin (5/10/2026).
Ia menyoroti anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebut mencapai Rp24,2 triliun dan dilaksanakan melalui kementerian/lembaga pada 2026.
Nyak Dhien Gajah meminta Satgas PRR melakukan evaluasi terhadap kementerian/lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pemulihan.
Ia menyebut Kementerian Sosial berkaitan dengan bantuan dan jaminan hidup (jadup), Kementerian PUPR terkait jalan dan infrastruktur, serta Kementerian Pertanian berkaitan dengan pemulihan lahan dan aktivitas pertanian.
"Kalau ada kementerian yang lamban, Satgas PRR jangan diam. Tegur, panggil dan evaluasi. Karena rakyat tidak punya waktu untuk terus menunggu birokrasi yang berbelit-belit," tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seharusnya hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa jauh kehidupan masyarakat kembali pulih.
"Petani tidak bisa makan dari janji. Petani tidak bisa menghidupi keluarganya dari rapat koordinasi. Kalau sawah belum pulih dan tidak bisa ditanami, dari mana mereka mendapatkan penghasilan?" katanya.
Ia menilai pemulihan ekonomi masyarakat harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan program pascabencana.
"Rakyat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin bisa kembali bekerja. Mereka ingin kembali ke sawah, kembali berdagang, kembali ke rumah dan kembali mencari nafkah," ujar Nasruddin.
Selain mendesak percepatan pemulihan, Nyak Dhien Gajah meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran bencana secara transparan.
Menurutnya, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,652 triliun maupun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian/lembaga harus dapat dipantau masyarakat.
"Semua dana bencana harus dibuka. Jangan hanya membuka angka yang dianggap bermasalah di daerah. Anggaran pusat juga harus jelas. Berapa pagunya, berapa yang sudah digunakan, untuk apa, lokasinya di mana dan siapa yang mengerjakan," tegasnya.
Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran negara benar-benar digunakan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.
Menurutnya, pemerintah juga perlu menjelaskan kementerian/lembaga mana yang sudah menjalankan program, mana yang masih dalam proses, serta kendala yang menyebabkan sejumlah pekerjaan belum terealisasi.
"Soal bencana Aceh, jangan main-main. Kami mengingatkan semua pihak agar serius menangani pemulihan dan memenuhi tanggung jawabnya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Jika persoalan ini tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, kami akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama kepala daerah di Takengon, Aceh Tengah, Jumat (2/10/2026), menyoroti rendahnya realisasi tambahan TKD Aceh sebesar Rp1,652 triliun.
Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi tambahan TKD per 1 Oktober 2026 tercatat 28,47 persen. Pemerintah daerah diminta mengejar realisasi minimal 50 persen pada Oktober.
Nyak Dhien Gajah mengatakan masyarakat korban bencana tidak berkepentingan dengan pembagian kewenangan birokrasi ketika kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi.
"Rakyat tidak peduli apakah itu kewenangan kementerian A, kementerian B atau pemerintah daerah. Yang mereka tahu rumahnya rusak, sawahnya rusak, jalannya putus dan kehidupannya belum pulih," ujarnya.
"Kalau hampir setahun setelah bencana rakyat masih bertanya kapan mereka bisa kembali hidup normal, maka pertanyaan itu harus dijawab pemerintah dengan pekerjaan nyata, bukan sekadar rapat dan konferensi pers," sambungnya.
Nyak Dhien Gajah menilai Satgas PRR harus mengambil posisi sebagai pengawal pemulihan, bukan hanya menyampaikan perkembangan program.
Menurutnya, besarnya anggaran pemulihan akan terus menjadi pertanyaan publik apabila tidak terlihat perubahan nyata di lapangan.
"Ketika rakyat berkali-kali mendengar ada dana besar tetapi tidak melihat perubahan yang nyata, lama-lama mereka bertanya: sebenarnya uang ini untuk siapa?" ujarnya.
Karena itu, ia meminta Satgas PRR aktif mencari hambatan pelaksanaan program dan memastikan setiap kementerian/lembaga menjalankan tanggung jawabnya.
"Satgas jangan hanya menjadi tempat berkumpul dan memaparkan data. Satgas harus menjadi pengawal pemulihan. Kalau ada kementerian lamban, dorong. Kalau ada program tersendat, cari masalahnya. Kalau ada anggaran belum berjalan, jelaskan kepada publik," tutupnya.
Sebelumnya
