Mahkamah Konstitusi akhirnya melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI.

Menurut Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, lembaganya konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya bahwa pengurus parpol tidak boleh menjadi senator. Akan tetapi, peraturan terbaru seperti UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) justru memungkinkan hal tersebut.

Untuk itulah, MK menyatakan Pasal 182 huruf l UU Pemilu yang memuat syarat bagi calon anggota DPD tak boleh memiliki "pekerjaan lain" menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonstitusional. Frasa tersebut harus dimaknai "mencakup pula pengurus parpol".

I Gede Palguna menambahkan "Mahkamah penting menegaskan bahwa pengurus adalah mulai dari pusat sampai paling rendah sesuai struktur organisasi parpol," katanya saat membacakan pertimbangan putusan di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Permohonan uji materi Pasal 182 huruf l UU Pemilu dimohonkan oleh calon anggota DPD Muhammad Hafidz. Sebagai non anggota parpol, dia keberatan dengan frasa ‘pekerjaan lain’ karena tidak menjelaskan apakah termasuk pengurus parpol.

Faktanya, DPD saat ini dihuni oleh 78 anggota yang bergabung dalam parpol. Sebagian dari mereka malah terbukti menjadi pengurus parpol sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

"Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan. Seperti dikutip dari portal Bisnis.com (ass)