Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri mengantisipasi agar tidak ada gangguan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Sebab, menurut Mahfud, dalam pemilu sebelumnya kerap terjadi masalah gangguan logistik. Hal itu disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 dalam Rangka Pemenangan Pemilu di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (27/9/2023). 

"Distribusi logistik sering jadi berita yang kadang kala mencemaskan, karena kadang kala ada penghadangan, bencana alam, pada waktunya ada pemalsuan di tengah penyelenggaraan, ini mestinya sudah diperhatikan betul," kata Mahfud dalam paparannya.

Menurut Mahfud, perihal cuaca pada waktu pelaksanaan pemilu, baik pemilihan presiden (pilpres), pemmilihan legislatef (pileg), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) juga harus diperhatikan. 

Apalagi, kata dia, musim hujan bakal sering terjadi di berbagai wilayah pada November 2023 dan awal tahun 2024. 

"Karena BMKG memprediksi awal musim hujan secara umum terjadi November 2023 dan puncaknya nantinya pada Januari dan Februari ini mungkin terjadi banjir di mana-mana sehingga bisa menggangu logistik, persiapan teknis, dan sebagainya. Di sini Polri diharapkan mengantisipasinya,” ucap dia.

Selanjutnya, Mahfud juga meminta Polri sebagai aparat penegak hukum harus netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Polri juga diminta untuk fokus dalam menghadapi memetakan keamanan serta fokus mengantisipasi masalah keamanan terkait pemilu serentak. 

"Terkait isu keamanan, fokus yang harus kita antisipasi adalah ancaman kekerasan, pengerusakan fasilitas penyelenggara pemilu, sampai sekarang sudah banyak contohnya, kantor KPU, kantor bupati bahkan, kantor kecamatan dibakar dirusak. Kemudian yang banyak lagi serangan siber, terhadap IT dan bencana-bencana lain," kata dia.