kip lhok
Beranda / Berita / Nasional / Menko PMK: Tindakan Pandemi Covid-19 ke Endemi di Siapkan Strategi Penangannya

Menko PMK: Tindakan Pandemi Covid-19 ke Endemi di Siapkan Strategi Penangannya

Senin, 30 Agustus 2021 08:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Foto: Bisnis - Abdullah Azzam


Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Menko PMK: Pemerintah Siapkan Strategi Pandemi Covid-19 Jadi Endemi", Klik selengkapnya di sini: https://kabar24.bisnis.com/read/20210829/15/1435338/menko-pmk-pemerintah-siapkan-strategi-pandemi-covid-19-jadi-endemi.

Author: Fitri Sartina Dewi

Editor : Fitri Sartina Dewi


Download aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini:

Android: http://bit.ly/AppsBisniscomPS

iOS: http://bit.ly/AppsBisniscomIOS


DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah yang mengasumsikan Covid-19 tidak akan hilang begitu saja dalam waktu cepat, tetapi akan menjadi endemi. 

Hal itu disampaikan Muhadjir saat berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021). "Artinya nanti akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya," kata Muhadjir dikutip dari keterangan resmi pada Minggu (29/8/2021). 

Menko PMK menyebut tidak ada pilihan lain saat ini selain disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terlebih, menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian kehidupan sehari-hari terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kondisi tersebut akan berlangsung sampai penanganan Covid-19 dianggap betul-betul terkendali. 

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Blitar, Jawa Timur Menko PMK juga mewanti-wanti agar pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan.

"Kalau ada laporan atau mumpung saya di sini silakan melapor mana yang tidak merata, siapa yang nggak kebagian nanti saya catat biar segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapat," ujarnya.

Kendati demikian, dia mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya, menurutnya, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis. 

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). 

"Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," ungkapnya.

Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Blitar, Jawa Timur, Menko PMK mengunjungi RSUD Mardiwaluyo Blitar serta mengapresiasi Rumah Isolasi di Kota Blitar yang khusus untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan sedang [bisnis.com].

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda