Menteri Keuangan Sri Mulyani. [Foto:MNC Media]

DIALEKSIS.COM | Jakarta  - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan penurunan belanja pemerintah daerah (pemda), khususnya untuk perlindungan sosial (perlinsos) dan sektor kesehatan seperti pencairan insentif nakes.

Ia kecewa lantaran seharusnya pemda getol menggelontorkan APBD di saat masyarakat membutuhkan bantuan demi meringankan beban mereka dari dampak ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Belanja perlindungan sosial daerah justru mengalami penurunan. Ini disayangkan karena daerah sebenarnya memiliki peranan penting karena belanja pusat naik untuk bansosnya terutama saat varian delta tapi belanja daerah justru tidak mengalami percepatan," beber Ani, akrab sapaannya, dalam konferensi pers daring APBN KiTa, Kamis (23/9).

Ia menyebut per akhir Agustus 2021, masih ada provinsi yang nilai simpanannya lebih besar dibandingkan biaya operasional daerah selama 3 bulan ke depan. Artinya, transfer yang didapat dari pemerintah pusat tidak langsung dibelanjakan alias mengendap di rekening bank daerah.

Tak heran per periode sama, Kemenkeu mencatat simpanan daerah lagi-lagi naik Rp5,22 triliun atau 3,01 persen dari posisi bulan sebelumnya menjadi Rp178,95 triliun.

Ani mengungkapkan daerah dengan selisih simpanan dan biaya operasional tertinggi adalah Jawa Timur dengan nilai Rp9,9 triliun, Aceh Rp4,3 triliun, Jawa Tengah Rp4,2 triliun. Sedangkan terendah adalah DKI Jakarta Rp2,5 triliun, Lampung Rp1,1 triliun, dan Nusa Tenggara Barat Rp900 miliar.

Tak jauh berbeda, realisasi pendapatan berbanding realisasi belanja per Agustus pun masih jauh dari memuaskan. Secara rata-rata ia mencatat realisasi pendapatan APBD sebesar 53,7 persen atau lebih tinggi dari realisasi belanja APBD sebesar 44,2 persen.

Selisih terlebar ada pada Provinsi Banten sebesar 19,7 persen. Sementara terendah ada pada Provinsi Jawa Tengah yakni minus 0,63 persen.

Ia menyebut Provinsi pimpinan Ganjar Pranowo tersebut merupakan satu-satunya provinsi dengan realisasi belanja lebih tinggi daripada realisasi pendapatan.

"Jadi bayangkan saat transfer sudah dimintakan tata kelola dengan persyaratan salur mereka (pemda) pun tidak langsung membelanjakan," tandasnya. (CNN Indonesia)