DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah dan jajaran Forkopimda seluruh Indonesia harus kompak mengantisipasi segala potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Terlebih, sebentar lagi akan ada libur panjang cuti bersama dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Belum lagi potensi bencana hidrometeorologi dan potensi kerawanan lainnya.

Mendagri mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (22/10/2020). 

Acara rapat koordinasi itu sendiri selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri secara virtual oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderisasi Beragama mewakili Menko Bidang PMK, Dirjen Bimas Islam mewakili Menteri Agama, Deputi Bidang Kebijakan Strategis mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekjen Kemenaker mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Kasum TNI mewakili Panglima TNI, Asops Kapolri mewakili Kapolri, Wakil Kepala BIN mewakili Kepala BIN, para Gubernur, Bupati, Walikota beserta pejabat Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota se- Indonesia. 

Seperti diketahui, kata Mendagri, minggu depan ada cuti bersama dan juga ada libur panjang. Untuk hari liburnya, ada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara untuk cuti bersama, seperti yang telah diatur dalam SKB 3 Menteri disebutkan ada 2 hari cuti bersama dalam rangka Maulid Nabi, yaitu tanggal 28 dan 30 Oktober.

"Jadi otomatis ada 3 hari libur, hari Rabu, Kamis dan Jumat. Tiga hari libur ini berdekatan dengan 2 hari yang biasanya juga itu libur, yaitu Sabtu dan Minggu tanggal 31 Oktober dan tanggal 1 November. Kemudian tanggal 26 dan 27 Oktober itu adalah hari kejepit. Bisa saja mungkin ada yang mengambil cuti di situ, sehingga bisa berangkat duluan bahkan mungkin dari Jumat sore tanggal 23 Oktober besok, Sabtu, Minggu," katanya.

Oleh karena hari libur ini cukup panjang, kata Mendagri, perlu ada antisipasi untuk pengamanan- pengamanannya, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Antisipasi ini untuk menjaga arus mudik, arus lalu lintas, mobilitas masyarakat yang tinggi, baik yang ingin pulang kampung atau yang mau berlibur ke tempat tujuan wisata. Ini tentunya berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang lalu lintas, baik darat. laut maupun udara. Ini yang perlu diantisipasi oleh semua stakeholder, baik di pusat dan daerah.

"Dan juga kerawanan yang paling utama sekali pada masa pandemi ini adalah kerawanan penularan," kata Mendagri.

Mendagri juga menyinggung soal potensi kerawanan yang dipicu oleh bencana hidrometeorologi. Sebab, BMKG telah memperingatkan kemungkinan akan banyak terjadi bencana alam hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor. Mendagri minta semua stakeholder, baik di pusat dan daerah untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasinya. Potensi kerawanan lainnya adalah yang muncul dari tahapan Pilkada. 

Khusus untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, kata Mendagri, digunakan dua rem. Dua rem itu, rem dalam dan rem luar. Rem luarnya adalah KPU, Bawaslu dan Forkopimda yang mesti tegas menegakkan aturan-aturan agar tidak terjadi kerumunan dalam tahapan Pilkada.

"Yang kedua adalah rem dalam itu Bapak Menkopolhukam mengumpulkan semua Sekjen partai politik dan kemarin seluruh pasangan calon kita kumpulkan dan meminta mereka, bahkan sudah ada instruksi dari parpol untuk tidak boleh melakukan pelanggaran protokol kesehatan, terutama kerumunan yang melampaui PKPU dan mereka juga akan memberikan sanksi," katanya.

Rem luar dan rem dalam ini, lanjut Mendagri harus bekerja simultan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, sudah membuahkan hasil. Sebab dari data yang ada, dari 9.189 pertemuan terbatas sesuai PKPU yang diperbolehkan, hanya 256 pertemuan yang melebihi 50 peserta atau hanya 2,7 persen saja. 

"Mudah-mudahan dengan rapat ini rekan-rekan Forkompinda semua setelah ini mohon untuk melakukan rapat identifikasi potensi kerawanan penularan di daerah masing-masing. Bagaimana mencegah, ada mekanisme Kampung tangguh, Desa tangguh, RT tangguh, RW tangguh dan lain-lain," katanya. 

Begitu juga dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi banjir. Semua harus berusaha untuk mencegah itu. Atau antisipasi supaya tidak terjadi kerumunan karena mobilitas masyarakat cukup tinggi di masa liburan. 

"Antisipasi, identifikasi dan lakukan koordinasi dengan semua stakeholder, hotel, restoran tempat wisata dan lain-lain," kata Mendagri.

Mendagri juga mengungkapkan bahwa kementerian yang dipimpinnya sudah mengeluarkan surat edaran yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober kemarin. Surat edaran itu itu memang bersifat umum. Berisikan apa saja yang harus dilakukan termasuk tes Covid-19 bagi yang mau berangkat dan yang kembali dari bepergian.

"Kalau yang positif sebaiknya tidak berangkat, yang kembali dari daerah atau kembali dari luar kota juga sebaiknya kita himbau melakukan tes mandiri supaya tidak menulari keluarga-keluarga atau yang lain. Nah ini diantaranya isi surat edaran ini, tolong dapat diterima dan sekaligus diterjemahkan, tapi semua kembali kepada local wisdom atau karakteristik wilayah masing-masing. Ini silahkan dengan rapat Forkopimda mengambil keputusan," ujarnya.

Namun Mendagri mengingatkan, prinsipnya tidak terjadi kerumunan. Bila terjadi kerumunan, artinya antisipasi bisa dikatakan gagal. Karenanya, Forkopimda harus kompak. Karena kekompakan adalah kunci keberhasilan dalam mengantisipasi dan mencegah segala potensi kerawanan. 

"Prinsip satu saja ukurannya kalau nanti di media muncul kerumunan yang tidak bisa menjaga jarak teman-teman Forkopimda daerah itu dapat dikatakan gagal, tidak kompak, kira-kira begitu. Kekompakan rekan-rekan menjadi kunci," katanya.