Menag Nasaruddin Umar dalam wawancara online khusus bersama TVOne terkait dinamika penentuan awal puasa. [Foto: Humas Kemenag]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 H. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara daring, Selasa (17/2/2026), di tengah dinamika perbedaan metode penentuan awal puasa di masyarakat.
Menurut Menag, sidang isbat secara historis selalu menjadi rujukan nasional dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pemantauan hilal di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pendekatan ilmiah dan syar’i.
“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujar Menag.
Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Berdasarkan perhitungan astronomis, posisi hilal tahun ini dinilai hampir mustahil terlihat.
Menag mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan bila terjadi perbedaan awal Ramadan. Ia menegaskan Indonesia telah berpengalaman hidup rukun di tengah perbedaan penetapan hari besar keagamaan.
Ia juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global. Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama MABIMS sebagai dasar penetapan resmi pemerintah.
Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat. [*]
Sebelumnya
