Lewat JAGA, KPK Ajak Warga Papua Cegah Korupsi
Font: Ukuran: - +
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak segenap masyarakat khususnya yang berada di Jayapura Merauke, Papua dan Papua Barat berperan aktif dalam pencegahan korupsi lewat aplikasi JAGA.
“Kegiatan sosialisasi ini terbuka umum untuk warga Papua dan Papua Barat yang telah mendaftarkan dirinya terlebih dahulu,” ujar Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati.
Sosialisasi tersebut, kata Ipi, dimaksudkan sebagai penjajakan untuk membangun gerakan antikorupsi di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan platform JAGA. KPK, lanjutnya, juga ingin mendorong partisipasi masyarakat di Papua dan Papua Barat dalam pencegahan korupsi.
“Melalui kegiatan ini KPK juga ingin mengembangkan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pencegahan korupsi khususnya di tanah Papua,” katanya.
Sebab, sebut Ipi, upaya pencegahan korupsi membutuhkan partisipasi dan peran serta seluruh elemen bangsa. Melalui platform JAGA, KPK mengajak segenap masyarakat di Papua dan sekitarnya memahami bahaya korupsi dan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan.
Materi sosialisasi yang diberikan diantaranya terkait tantangan penanganan korupsi di Papua dan Papua Barat serta anggaran daerah dan dana kampung. Selain itu, pada pertemuan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIT tersebut dibahas tiga sektor layanan publik yaitu pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan pemerintah daerah, yaitu Inspektorat Papua dan Papua Barat; Kepala dinas Pendidikan Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; Kepala Dinas Sosial Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; Kepala Dinas Kesehatan Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat.
Sementara Ipi menyebutkan dari organisasi non pemerintah atau NGO yang hadir adalah Ketua Sinode GKI di Tanah Papua; Ketua KIPRA Papua; dan Ketua Kampak Papua.
Sedangkan dari KPK turut hadir memberikan materi adalah perwakilan dari Koordinator Wilayah (Korwil) KPK dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.
“KPK berharap melalui rangkaian kegiatan webinar, paparan dari berbagai narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) dandi akhir kegiatan dapat dirumuskan rencana aksi atas permasalahan pada sektor-sektor tersebut,” pungkas Ipi.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KPK dengan Kerja sama Internasional Jerman “ Indonesia (GIZ) serta pemerintah daerah Papua, Papua Barat; dan segenap organisasi serta tokoh masyarakat [*].