DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengamanatkan untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan pada pelantikan lima penjabat (Pj) gubernur, Kamis (12/5/2022). 

Lima Pj gubernur yang dilantik tersebut yaitu Pj Gubernur Banten, Pj Gubenur Kepulauan Bangka Belitung, Pj Gubernur Gorontalo, Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Pj Gubernur Papua Barat.

“Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan semua program-program yang dipikirkan akan sangat sulit sekali dieksekusi,” kata Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Lanjut Mendagri, ketika politik stabil dan keamanan terjaga di daerah masing-masing, maka pemerintahan akan berlangsung dengan baik, sehingga program-program bisa berjalan. Mendagri merinci beberapa program penting yang menjadi atensi pemerintah.

Pertama, penanganan pandemi. Meskipun penanganan pandemi terpantau melandai, tetapi beberapa negara masih mengalami kenaikan kasus. 

“Ini menjadi atensi bagi kita semua, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Kedua, program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing. Pemulihan ekonomi ini dapat diupayakan dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi dari APBD di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah, juga untuk menstimulasi pihak swasta. 

“Tanpa ada peran swasta maka hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci, bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci,” tambahnya.

Selain itu, ada pula sejumlah program khusus berikutnya yang menjadi atensi pemerintah pusat. Hal itu mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, stunting, hingga infrastruktur. Program-program tersebut membutuhkan peran para Pj. yang baru dilantik tersebut, terutama dalam menjalankan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

“Untuk itu memerlukan rekan-rekan tidak bekerja di belakang meja, tapi harus rajin turun mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat,” tandas Mendagri. [PK]