DIALEKSIS.COM | Jakarta -- Seleksi calon Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah menyisakan tiga nama. Mereka adalah Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Kejaksaan Agung Wisnu Baroto, jaksa Witono, dan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ( Kapolda NTB) Brigadir Jenderal Firli.

Menyikapi hal tersebut, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan sikap senada. Kedua lembaga penegakan hukum itu kompak menyerahkan hasil seleksi sepenuhnya kepada KPK. 

"Itu terpulang pada KPK. Silakan saja, bagi kami bukan keinginan saja menempatkan unsur kami ke sana. Tapi kebutuhan bagi KPK," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).

Prasetyo menyatakan itu karena Deputi Penindakan KPK yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Heru Winarko (kini Kepala Badan Nasional Narkotika) memiliki cakupan tugas yang luas, bukan sekadar penyelidikan dan penyidikan. 

Dia pun berharap, sinergitas antara Kejagung dan KPK dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan bila jabatan Deputi Penindakan KPK diduduki perwakilan dari jaksa kelak.

Prasetyo juga menjamin tak akan ada konflik kepentingan andai jabatan Deputi Penindakan KPK diduduki perwakilan jaksa. Dia menegaskan semua pihak yang bersalah atau melakukan tindak pidana harus menjalani proses hukum. 

"Enggak ada, selama ini enggak pernah. Kalian buktikan sendiri ya bagiamana ketika jaksa melakukan tindak pidana korupsi ditangani KPK. Kami lepaskan saja, kami serahkan saja. Jaksa di sana pun enggak ada menghalangi, melindungi atau mencegah," kata Prasetyo yang menjabat Jaksa Agung sejak 20 November 2014.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal menyatakan pihaknya meyakini KPK akan melakukan proses seleksi calon Deputi Penindakan dengan baik.

"Unsur dari kepolisian dan kejaksaan masih ada, tinggal menunggu. Kami serahkan saja proses itu dan percaya prosesnya accountable," kata Iqbal

Firli adalah satu dari tiga perwira yang diutus Polri untuk mengikuti seleksi deputi penindakan KPK. Selain Firli yang kini ada di tiga besar, dua nama lain adalah Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigjen Toni Harmanto, dan Perwira Menengah SSDM Polri penugasaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan tiga nama yang dinyatakan lolos calon Deputi Penindakan KPK telah mengikuti tes wawancara dengan pimpinan KPK. (CNN)