[dok KPK]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sebagai pilar demokrasi, partai politik (parpol) memiliki peran untuk mengimplementasikan kepentingan masyarakat terutama dalam mencetak kader pemimpin bangsa. Karena itu saat ini perlunya parpol mengingat kembali tujuan awal pendirian parpol.

Hal tersebut disampaikan Nawawi Pomolango, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (24/2/2023).

Nawawi mengungkapkan, karakteristik demokrasi harus mampu membangun sistem politik dan pemerintahan yang kondusif, dengan tujuan menghadirkan iklim pendidikan yang baik. Pada data statistik pendidikan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, lulusan perguruan tinggi hanya 6,41 persen, SMA 20,89 persen, SMP 14,54 persen, SD 23,4 persen, dan tidak sekolah mencapai 23,61 persen.

Dari data tersebut, Nawawi mengartikan kualitas pendidikan masyakarat saat ini belum sesuai dengan cita-cita bangsa atau tujuan nasional bangsa Indonesia, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.

“Tujuan dari pencerdasan ini, memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Di dalam demokrasi yang sehat, ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, tentu salah satunya dengan penyelenggaraan pemilu,” kata Nawawi.

Tiga hal tersebut di antaranya pemilu yang dilakukan dengan berintegritas, para calon yang berintegritas, dan pemilih yang cerdas dan berintegritas. Melalui PCB Terpadu 2023 ini, KPK tidak hanya berharap kepada partai Gelora Indonesia untu bisa berpolitik cerdas dan berintegritas, tetapi bisa bersama-sama mendorong masyarakat agar lebih cerdas dan berintegritas.

“Cerdas sendiri dalam artian memilih wakilnya, cerdas ketika memilih pemimpinnya. Jika dikaitkan dengan rata-rata pendidikan, bisa disimpulkan bahwa pendidikan memang sangat penting untuk membangun kesadaran setiap orang, bahwa mereka perlu mencapai kesetaraan,” jelas Nawawi.

Oleh karenanya, melalui kegiatan PCB untuk partai Gelora Indonesia diharapkan dapat membangun integritas parpol dan meningkatkan kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi. Karena integritas terbentuk melalui suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam setiap tindakan, nilai-nilai, metode, dan berbagai hal yang dihasilkan.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi menurut Nawawi harus terus dilakukan dengan menyulut partisipasi publik. Masyarakat menjadi salah satu faktor utama pada keberhasilan pemberantasan korupsi, karena peningkatan partisipasi publik berbanding lurus untuk mempercepat menghilangkan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Direktur Pelatihan dan Pendidikan Antikorupsi pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianti menyampaikan, teramat sangat penting pada kesempatan PCB Terpadu pada Tahun 2023 dengan partai Gelora Indonesia untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Semoga PCB ini dapat meningkatkan pemahaman antikorupsi dan politik cerdas berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu, serta dapat diimplementasikan melalui gerakan antikorupsi dalam menjalan tugas sehari-hari bagi insan partai Gelora Indonesia," kata Dian.

Kegiatan PCB Terpadu yang melibatkan peserta dari partai Gelora Indonesia, dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta jajaran pengurus DPP Partai Gelora Indonesia.

KPK mengapresiasi atas kehadiran para pengurus partai Gelora Indonesia dalam kegiatan PCB terpadu 2023, dan KPK berharap semoga ini menandakan komitmen partai Gelora Indonesia terhadap antikorupsi. [Infopublik]