DIALEKSIS.COM | Jakarta -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK-OJK) Wimboh Santoso, serta perwakilan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengupdate kondisi stabilitas ekonomi nasional pasca pemilu dan menjelang Lebaran.

Pada konferensi pers Rapat Koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), keempat petinggi tersebut menyatakan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.

"Sampai hari ini masyarakat dan pelaku usaha percaya dan yakin ekonomi Indonesia pasca pengumuman akan tetap baik," jelas Menkeu di Aula Djuanda pada Kamis (23/05).

Menkeu sangat menyayangkan kerusuhan yang terjadi. Namun, Menkeu percaya seluruh investor dan pelaku usaha sudah memahami proses pemilu dan aparat hukum dapat mengantisipasi dan mengatasi kejadian tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, sikap percaya ini yang mendasari penyelenggaraan seluruh negeri dan akan tercermin pada indikator ekonomi nasional.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) sudah terealisir separuhnya dan akan terus memantau pencairan sisanya. Ia berharap masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan suasana aman setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan.

"Kita berharap suasana keamanan akan bisa terjaga sehingga masyarakat bisa menyelenggarakan ibadah Ramadan dan sekaligus merayakan hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dan saudara yang juga biasanya memberikan dampak yang positif kepada ekonomi," tambahnya.

Gubernur BI pada kesempatan itu menyatakan Bank Indonesia telah meningkatkan pelayanan penukaran uang menyambut hari raya di 2.975 titik, baik di pusat maupun kantor cabang. Ia pun meyakinkan kebutuhan uang di masyarakat untuk Lebaran akan dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia.

Terakhir, Menkeu menyatakan KSSK sesuai mandatnya akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan sebagai suatu sektor yang sangat strategis dan penting dalam menjaga perekonomian Indonesia tanpa kompromi. (PD/REL)