DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan peringatan Hari Konstitusi menjadi momentum pengingat agar konstitusi diimplementasikan secara serius. Supremasi hukum harus ditegakkan.

"Menjunjung tinggi prinsip checks and balances, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara," ujar Bamsoet dalam pidatonya pada Hari Konstitusi, Jumat (18/8/2023).  

Bamsoet menekankan demokrasi konstitusional yang dijalankan merupakan perpaduan konsep bernegara dari aspek politik dan hukum. Demokrasi melandaskan pada pengakuan terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

"Tindakan negara dan penyelenggara negara memerlukan persetujuan rakyat. Kekuasaan tidak dapat dimiliki dan digunakan secara semena-mena tanpa mendapatkan legitimasi dari rakyat," tegasnya.

Ia menyebut sejak awal kemerdekaan, UUD 1945 telah menjadi pijakan yang mengikat dan mencerminkan semangat juang rakyat mencapai kemerdekaan dan kemandirian. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002, merupakan reformasi konstitusi untuk memperkuat demokrasi konsitusional di Indonesia.  

Namun, kata Bamsoet, konstitusi Indonesia masih perlu penyempurnaan. Terutama, saat terjadi dispute konstitusi yang memerlukan jalan keluar, salah satunya amendemen.

"Indonesia semestinya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, wakil-wakil daerah, dan wakil-wakil golongan yang merupakan perwujudan/representasi dari kedaulatan rakyat, yang dipilih secara langsung oleh rakyat," ujarnya.