DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuding saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik dalam polemik Vaksin Nusantara.

Melki mengaku mencium ada gerakan penggalangan dukungan kepada BPOM dari para tokoh terkait polemik yang sedang terjadi.

Hal itu disampaikan Melki dalam sebuah diskusi daring bertema 'Siapa Suka Vaksin Nusantara', Sabtu (17/4/2021).

Awalnya Melki ditanya soal adanya indikasi politik di balik ramainya Anggota DPR menjadi relawan Vaksin Nusantara.

"Sekarang yang main-main politik itu Badan POM. Kita tahu siapa-siapa yang mengerahkan sekarang memakai nara hubung tertentu mengumpulkan tokoh seolah-olah nanti mendukung Badan POM seolah-olah mereka didzolimi. Ini kan nggak bener ini," kata Melki.

Melki mengatakan, jika ada yang menuding DPR bermain politik di balik Vaksin Nusantara, maka menurutnya saat ini BPOM juga dianggap melakukan hal yang serupa.

"Jadi sekarang Badan POm sudah main-main politik juga. Jadi mereka yang bilang kita main politik mereka main-main politik. DPR itu lembaga politik kita punya keputusan politik kan dan kami juga bersikap seperti itu berbasiskan data-data ilmiah scientific baik dari Kariadi mau pun di DPR kita uji kita perdebatkan sampai akhirnya ini harus dilanjutkan dan uji klinis fase II," ungkapnya.

Ada pun memang tersebar di kalangan awak media undangan konferensi pers para tokoh bangsa akan menyampaikan dukungan kepada BPOM hari ini. Konferensi pers pernyataan dukungan tersebut rencananya digelar secara daring pada pukul 14.00 WIB siang ini.

Aroma Politis Vaksin Nusantara

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai ada langkah politis dari sejumlah anggota hingga pimpinan DPR dan mereka yang bertugas di Komisi IX terkait Vaksin Nusantara.

Mereka dianggap mempolitisasi Vaksin Nusantara lantaran langkah para Dewan yang terlalu melampaui persoalan vaksin.

Lucius mempertanyakan sikap DPR yang mengklaim menerima Vaksin Nusantara, namun di sisi lain vaskin belum mendapat izin Badan POM. Lucius berujar pernyataan itu justru seolah-olah mengabaikan anggota DPR bukan dalam rangka uji klinis dan itu pula yang membuat aksi para Dewan terkesan politis.

"Mereka seperti ingin mengatakan bahwa hambatan pengujian Vaksin Nusantara karena BPOM pilih kasih atau tak suka dengan vaksin tersebut. Sehingga anggota DPR mau bertarung siapa paling berkuasa untuk menetapkan status vaksin itu dengan menginformasikan bahwa mereka menerima vaksin, kesan bahwa uji klinis BPOM menjadi tak penting," kata Lucius dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Lucius mengatakan politisasi anggota DPR terhadap Vaksin Nusantara pasti memiliki motif tertentu dan sulit mengatakan bahwa motif itu murni untuk penanganan pandemi.

"Kalau untuk penanganan pandemi, maka langkah gagah-gagahan DPR ini jelas sesuatu yang kontraproduktif. Karena bagaimana mereka mau meyakinkan publik luas soal vaksin Nusantara yang oleh otoritas resmi BPOM belum dinyatakan lulus uji klinis?" ujar Lucius.

Langkah Anggota DPR itu kata dia pada akhirnya akan mengikis kepercayaan publik bukan hanya terhadap para legislator. Melainkan terhadap BPOM dan vaksin. Karena itu DPR diminta mempertimbangkan langkah mereka yang justru akan berimbas terhadap tingkat kepercayaan publik.[Suara.com]