Beranda / Berita / Nasional / Kementerian Keuangan Kawal Ketat Proyek Dibiayai Utang Syariah

Kementerian Keuangan Kawal Ketat Proyek Dibiayai Utang Syariah

Rabu, 20 Januari 2021 22:00 WIB

Font: Ukuran: - +


Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ingin ada praktik korupsi dalam pembiayaan dan pembangunan proyek infrastruktur, apalagi proyek-proyek yang dibiayai dengan utang.

Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan utang, saat ini telah dilakukan oleh 11 Kementerian dan Lembaga (K/L). Sri Mulyani berharap agar setiap K/L bisa bertanggung jawab penuh agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani menceritakan, salah satu instrumen pembiayaan dalam pembangunan proyek yakni surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara.

"Kita tentu harus menjaga supaya proyek yang dibiayai SBSN benar-benar dijaga tata kelolanya, akuntabilitasnya, dan tentu saya harap tidak ada korupsi dalam pelaksanaan proyek," jelas Sri Mulyani dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN 2021, Rabu (20/1/2021).

Akibat pandemi Covid-19 saat ini, berdasarkan catatan Sri Mulyani ada beberapa proyek yang penyelesaiannya tertunda. Namun, Sri Mulyani meminta agar proyek yang tertunda tersebut tetap mengedepankan kualitas dan disiplin dalam penyelesaiannya.

Oleh karena tertundanya pembangunan proyek tersebut, Kementerian Keuangan memberikan fleksibilitas untuk proyek yang seharusnya pembangunan proyek selesai satu tahun, bisa diselesaikan dalam beberapa tahun atau multiple years.

"Dengan mekanisme luncuran yang makin kuat, kita buat sederhana, dengan demikian kami bisa dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan proyek itu di lapangan," tuturnya.

Untuk mengawasi proyek tersebut, lanjutnya, Kementerian Keuangan telah membangun sistem pengawasan atas pembangunan proyek-proyek tersebut. Tujuannya, agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu, berkualitas, dan sesuai dengan dana yang dianggarkan.

"Kami terus bangun sistem monev (monitoring dan evaluasi) di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Kami bangun e-monev SBSN ini sehingga ktia bisa tracking, transparan dan memberikan pandangan inklusif kami. Sehingga proyek ini bisa jalan tepat waktu," kata Sri Mulyani melanjutkan [cnbcindonesia.com].

Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda