Beranda / Berita / Nasional / Kemenpora Tak Ikut Campur Terpilih Raffi-Nagita Sebagai Ikon PON

Kemenpora Tak Ikut Campur Terpilih Raffi-Nagita Sebagai Ikon PON

Jum`at, 04 Juni 2021 20:30 WIB

Font: Ukuran: - +


Sumber : cnnindonesia.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan bahwa Kemenpora tak ikut campur dalam penunjukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai ikon PON 2020 di Papua.

Penunjukan Raffi dan Nagita sebagai ikon PON Papun diketahui secara luas pada 19 April 2021. Itu setelah Nagita mengunggah fotonya bersama Boaz Solossa sebagai ikon PON Papua.

Namun, penunjukan ini rupanya menimbulkan gejolak di masyarakat. Berawal dari protes komedian Arie Kriting dengan mengangkat narasi 'cultural appropriation'.

Cultural appropriation adalah adopsi elemen budaya atau identitas dari budaya atau identitas lain. Dalam hal ini, Arie Kriting berharap yang menjadi ikon PON Papua adalah orang Papua.

Ternyata, kegundahan hati Arie Kriting ini mendapat simpati publik. Sebagian besar netizen merasa janggal dengan keputusan tersebut.

Karena sudah menjadi isu nasional, Menpora akhirnya angkat suara. Amali memberikan keterangan pers mengenai hal ini sesaat sebelum terbang ke luar kota di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

"Ini publik harus tahu karena keputusan tentang penunjukan ikon PON itu bukan oleh pemerintah pusat, Menpora, apalagi dikait-kaitkan dengan presiden. Kami tidak tahu. Ini sepenuhnya keputusan PB PON yang ketuanya Gubernur Papua," kata Amali, Jumat (4/6).

"Memang, reaksi yang muncul ada putra putri Papua yang seharusnya dimunculkan. Saya kira ini aspirasi yang perlu dibahas. Saya akan bicara dengan PB PON agar mempertimbangkan lagi, karena ini bisa menjadi kontroversi yang berkepanjangan," ujarnya.

Namun, Amali membantah akan menganulir keputusan PB PON. Lelaki kelahiran Gorontalo ini menyebut, persoalan ikon PON adalah wilayah PB PON dan bukan ranah pemerintah pusat.

"Dalam pembagian tugas, ini menjadi wilayah PB PON, tapi kalau sudah menyangkut area publik yang kontroversi kami akan ajak komunikasi. Bukan menganulir, kami ajak diskusi nanti mereka putuskan," ujar Amali.

(abd/jun)


Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda