Dalam gelaran DNES 2022 hari pertama dilaksanakan penandatanganan MoU dalam rangka mendukung ekosistem digital di daerah antara Kemendagri dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dan Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), Selasa (29/3/2022). [Foto: Puspen Kemendagri]

DIALEKSIS.COM | Surakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap tiga kunci sukses pemerintahan digital, yaitu kemauan dan komitmen pemimpin, infrastruktur teknologi informasi (TI) yang memadai, dan partisipasi masyarakat. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam acara Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit (DNES) 2022 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (29/3/2022).

“Pak Menteri (Mendagri) pesan tiga, beliau bilang ada tiga kunci sukses pemerintahan digital. Saya mengulang kembali pesan Pak Menteri untuk menjadi pemerintahan digital agar sukses tiga kuncinya,” kata Suhajar.

Pertama, kata dia, kemauan pemimpin. Dia mencontohkan Wali Kota Surabaya, yang dinilai mampu memberikan pelayanan digital yang cepat pada masyarakatnya, misalnya dalam proses pembuatan akte kelahiran. Hanya dalam waktu yang relatif singkat setelah bayi dilahirkan akte kelahiran ini dapat diselesaikan. Tak sampai di situ, dokumen tersebut bahkan dikirimkan langsung ke rumah masing-masing. 

“Kenapa bisa? Karena wali kotanya mau. Jadi kunci sukses pertama adalah kemauan pemimpinnya. Jadi kalau kita yang mempunyai kekuasaan mau, tidak ada yang tidak bisa,” tuturnya.

Kedua, terkait infrastruktur teknologi informasi (TI). Suhajar memaparkan hal ini terkait dengan pembangunan infrastruktur TI. Di tingkat pemerintah daerah hari ini, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, tengah dilaksanakan pembangunan infrastruktur TI di berbagai sisi. 

Salah satu contohnya pembangunan Palapa Ring (Timur, Tengah, dan Barat) untuk penguatan telekomunikasi dan sinyal. Hal ini dilakukan juga untuk menggerakkan pemerintah daerah dan sektor-sektor swasta.

“Presiden Jokowi akan mengirimkan Kominfo melalui Divisi BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia), maka Divisi BAKTI membangun agar sinyalnya tidak blank spot lagi. Pemerintah provinsi pun harus menganggarkan untuk menguatkan sinyal di daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritasnya,” jelasnya.

Kunci ketiga, yaitu partisipasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan edukasi terhadap masyarakat agar mau dilayani secara digital. Untuk itu, kata Suhajar, dibutuhkan fitur-fitur layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. 

“Rakyatnya harus dididik juga agar mau dilayani secara digital. Kalau dia tidak mau? Ya harus dididik, supaya mau digital. Jadi kunci sukses ketiganya adalah menggerakkan partisipasi rakyat,” tandasnya.

Dalam gelaran DNES 2022 hari pertama ini juga diadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka mendukung ekosistem digital di daerah antara Kemendagri dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dan Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).

Adapun tema yang diangkat dalam DNES 2022 yaitu "Akselerasi Ekonomi dari Kota Hingga Kampung dan Desa Melalui Digitalisasi". Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi dan berbagi pengetahuan terkait digitalisasi dengan berbagai narasumber dari pihak pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat. [PK]