Presiden RI Joko Widodo. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait pembangunan energi baru terbarukan (EBT) RI. Presiden Jokowi meminta agar pembangunan EBT di Tanah Air tidak membebankan negara maupun masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Presiden Jokowi menilai, pengembangan EBT ini akan berdampak pada peningkatan biaya. Pasalnya, biaya listrik berbasis energi baru terbarukan pastinya akan lebih tinggi dibandingkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Jika pada akhirnya harga EBT ini akan lebih tinggi dari listrik berbasis batu bara, dia berharap jangan sampai selisih biaya ini dibebankan kepada negara maupun rakyat.

“EBT potensinya sangat besar sekali, tapi harus ingat para pemimpin dunia sampaikan sudah lama dan kita sudah tanda tangan kontrak pakai namanya batu bara, skenario seperti apa misalnya pendanaan datang, kalau EBT ini datang harganya lebih mahal dari batu bara, siapa yang bayar gap biaya ini? Ini yang belum ketemu. Dibebankan ke negara kita gak mungkin, berharap ratusan triliun, atau dibebankan ke masyarakat, tarif naik juga gak mungkin, ramai nanti gegeran kenaikan sangat tinggi sekali naik 10-15% demi tiga bulan,” papar Jokowi di hadapan Menteri ESDM Arifin Tasrif dan juga sejumlah pemimpin perusahaan bergerak di sektor EBT ini, Senin (22/11/2021).

Oleh karena itu, dia menegaskan kepada para menteri di kabinetnya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, serta Menteri Investasi/ Kepala BKPM agar memaparkan skenario yang jelas dan konkret terkait transisi energi ini.

“Ini yang saya tegaskan ke Pak Menko Maritim dan Investasi dan Pak Menteri ESDM dan Menteri BUMN yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasi yang riil, ada hitungan-hitungan angka yang riil, kalau ini bisa mentransisikan pasti ada harga yang naik, pas naik ini pertanyaannya siapa yang tanggung jawab? pemerintah? masyarakat? apa masyarakat global mau nombok ini? Ini bukan sesuatu yang mudah tapi negara kita miliki potensi besar sekali,” tuturnya. []