DIALEKSIS.COM | Nasional - Menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan wakilnya, penentuan tiga nama yang dilayangkan menjadi Pj Gubernur DKI tetap ada satu pilihan di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bertemakan "Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Otonomi Jakarta Pasca IKN" yang dikutip Dialeksis.com pada kanal Youtube PARA Syndicate, Senin (3/10/2022). 

Diskusi yang dihadiri juga oleh pembicara antara lain Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Lucius Karus, Ketua FORMAPPI, dan Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif, PARA Syndicate.

Ari Nurcahyo menyampaikan, sesuai tema diskusi kali ini, bagaimana keputusan otonomi Jakarta ke depan itu ada di tangan Pj Gubernur DKI Jakarta. Namun siapakah sosok Pj gubernur DKI Jakarta yang cocok dan dipilih Presiden RI Jokowi.

Ia mengatakan, penunjukan Pj Gubernur DKl Jakarta oleh Presiden Jokowi menjadi perhatian publik, bukan hanya karena seksi tapi juga strategis. Seksinya sosok Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan ini karena posisi Jakarta sebagai barometer politik nasional di tengah trauma polarisasi politik yang masih bersisa.

Strategisnya karena posisi Pj Gubernur ini akan mengantarkan transisi Jakarta memasuki era baru yang akan menentukan nasib otonomi Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara.

"Tetap pilihan Pj gubernur DKI ada pada Presiden RI Jokowi,” ucapnya.

Lanjutnya, ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang Pj Gubernur DKI. Pertama, sosok Pj harus netral, bebas dari keberpihakan, dan terbebas dari politik identitas. Kedua, memiliki kredibilitas komitmen kebangsaan yang kuat.

Ketiga, profesional dan kompeten, punya kapasitas, memiliki segi keilmuan, pengalaman dalam pemerintahan. Keempat, kemampuan legislasi tentu bersama DPR dan Pemerintah serta Kemendagri. Paham akan Hukum Tata Negara. Sebab, dua tahun ke depan harus ada UU baru untuk Jakarta terkait Ibu Kota Baru IKN.

Kemudian terakhir, memiliki kecakapan komunikasi publik dan memiliki relasi, pengalaman mengelola komunikasi di internal, eksternal serta publik.

Lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mengajukan tiga nama ini ke Presiden, tidak akan melebar ke nama yang lain. Bahkan diyakininya, akan mengerucut kepada dua nama yakni Bahtiar dan Heru.

Lebih jauh, tambahnya, Jakarta ini butuh sosok kosmopolitan, yang bisa lintas segalanya. Untuk Pak Bahtiar, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki karir dari bawah sekali, dapat menjadi segi pertimbangan. PR Pj gubernur DKI itu lebih kepada mengkonsolidasikan Jakarta di masa transisi, dan menjaga harmoni politik.

“Suara lintas pemerintah, tugasnya transisi, tentu pengalaman rekam jejak Pak Bahtiar lebih memenuhi itu, dan itu juga tergantung Pak Presiden Jokowi dalam memilihnya,” ujarnya.

Kemudian, kenapa Partai Nasdem mempercepat untuk memilih Anies Baswedan, kenapa? Katanya, Nasdem nampak menangkap momen manuver politik. Secara psikologis, Ganjar berpeluang besar jika Anies tidak maju. Dan sebaliknya, Anies berpeluang besar jika Ganjar tidak maju.

“Kami percaya presiden akan memilih secara objektif Pj gubernur DKI, jangan lupa paling penting Pj merevisi UU Jakarta yang baru tentu menjadi kebutuhan presiden dalam memajukan programnya menyiapkan Ibu Kota yang baru IKN," tuturnya.

"Dan Otonomi Jakarta mendukung program prioritas nasional mendukung Ibu Kota yang baru,” pungkasnya. [AU]