DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jelang hajat akbar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pemilih perlu waspada. Hajatan lima tahunan ini kerap disesaki kabar palsu atau hoaks.

Partnership Manager Mafindo, Dewi Sari, mengatakan hoaks dapat merusak integritas, mempengaruhi, dan memicu konflik. Karena itu, aspek-aspek penting dalam pemilu seperti demokrasi yang sehat, kredibilitas lembaga, dan partisipasi publik penting dijaga melalui literasi.

Dewi mengimbau pemilih selalu melakukan fact check atau cek fakta. Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan keaslian informasi.

"Pencegahan hoaks bisa dilakukan dengan menggunakan pencarian fakta berdasarkan berita resmi dari media mainstream yang terdaftar dia Dewan Pers," kata Dewi saat menjadi pembicara dalam Obral Obrol Literasi Digital bertema Pemilu Damai Tanpa Hoaks, yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama GNLD Siberkreasi, akhir pekan lalu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Nur Aulia Anggraini, mengatakan hoaks kerap beredar terlebih dulu di masyarakat. Hal ini dia pelajari dari pengalaman dua kali pemilu sebelumnya.

Sebaran hoaks amat cepat dibandingkan dengan klarifikasinya. Hasil dari hitungannya, kecepatan rasio klarifikasi satu berbanding sepuluh. 

"Artinya, klarifikasi hanya 10 persen dari berita hoaks yang beredar," kata Nur. 

Dia melanjutkan, ketika pola-pola munculnya hoaks dapat diidentifikasi, maka penyelenggara pemilu dapat mengorkestrasi pencegahan hoaks. Pencegahan hoaks melibatkan pihak-pihak platform sosial media.

Pengalaman Pemilu 2019, Bawaslu mengidentifikasi hoaks meningkat dua bulan jelang pemilu. Pola ini berlanjut hingga dua hingga tiga bulan setelah pencoblosan.